Gus Sholah Segera Bentuk Lembaga Golput

Gus Sholah Segera Bentuk Lembaga Golput

Jombang - Prakarsa memunculkan capres dari golongan putih (golput) pada pemilu 2009 mendatang agaknya sedikit terhambat oleh Undang Undang. Pasalnya, untuk melembagakan golput harus merevisi Undang Undang. Menurut KH. Solahudin Wahid, Pengasuh Ponpes Tebu Ireng, Jombang,merasa optimis lembaga golput bakalan terwujud dan dua bulan kedepan akan mempublikasikan capres dari lembaga golput.

Menurut adik kandung Abbdurrahman Wahid ini, tanggal 10 November 2008, dirinya bersama dengan sejumlah tokoh akan melakukan pertemuan pertama dengan agenda penyatuan visi dan misi. diantaran elemen elemen yang terlibat yakni, IPPNU, Pemuda Muhammadiyah, GAKI, Pemuda Katolik, Pemuda Hindu, Pemuda Budha, Pemuda Konghucu dan KOMTAK, yang kesemuanya itu tergabung dalam Dewan Integritas Bangsa (DIB).

“Dari pertemuan itu, dua bulan lagi, tepatnya bulan Februari akan diketahui siapa capres dan cawapres yang dipersiapkan untuk pemilu 2009 mendatang. Selanjutnya, akan diajak keliling Indonesia untuk dinilai publik secara langsung,” katanya.

Tentu saja hal ini bukannya tanpa sebab, ketidak puasan dengan keadaan seperti pada era reformasi tahun 1998 yang diterima dengan penuh semangat oleh rakyat ternyata setelah 10 tahun berjalan tidak membuktikan apa-apa.

Optimistis waktu itu, lanjutnya, justru menjadi boomerang.Yang terjadi justru kegelisahan amat sangat luar biasa, dari tahun ke tahun peningkatan angka golput semakin bertambah. “Lihat saja pada pemilu 2004, kemarin, golput semakin naik. Apalagi sekarang?,” ujarnya, saat ditemui di PP tebuireng, Kemarin. Minggu (9/11/2008).

Gus Solah menambahkan, secara hukum memang sah-sah saja untuk golput. Tapi masyarakat sekarang sudah terlanjur kecewa. Banyak cerita
mengatakan, kalau tidak dikasih duit, masyarakat tidak mau memilih. “Bagi orang yang tidak tahu apa-apa itu adalah masalah enteng,”
cetusnya sambil tersenyum.

Optimisme yang realistis tidak menutup kemungkinan akan terbentuk lembaga independen dari kalangan golput.Langkah awal yang telah dilakukan cucu pendiri NU ini, diantaranya membentuk jaringan-jaringan di setiap daerah dan mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap UU dengan tujuan lembaga golput bisa berjalan mulus.

Setelah itu, tentunya harus dibentuk komisi konstitusi diluar DPR yang independen. Seperti halnya yang sudah dilakukan Thailand. “Komisi konstitusi ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan orang-orang yang punya kepentingan,” pungkasnya. (ZEN/KRO)