Soal Konversi Gas ke LPG, Kades Minta Kompensasi 4 ribu per paket kepada Pertamina

Jombang - Program pemerintah tentang pencanangan konversi gas ke LPG sudah mulai dilaksanakan di Kabupaten Jombang. Namun, tampaknya tidak berjalan mulus sesuai yang diharapkan. Pasalnya, diduga ada beberapa oknum pejabat ditiap kecamatan dan desa yang sengaja menghambat dalam proses pendataan warga yang memperoleh Gas LPG.

Salah satunya adalah wilayah Kecamatan Gudo, Jombang. Di wilayah tersebut, Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (Pranata UI) ditunjuk secara resmi oleh PT.Pertamina untuk melakukan pendataan penduduk. Namun diketahui beberapa aparat desa (Kepala Desa) setempat sengaja mengganjal pendataan dengan alasan meminta kontribusi sebesar Rp. 4000 per paket LPG kepada Pertamina. Jika tidak diberikan kontribusi tersebut, maka pihak pranata UI tidak diperbolehkan untuk melakukan pendataan di wilayahnya.

“Rata-rata semua kades se Kecamatan Gudo meminta kompensasi sebesar Rp.4000 per paket LPG, kalau tidak ada kompensasinya, kita tidak diperbolehkan mencari data,” ujar salah satu petugas pendataan Kecamatan Gudo yang tidak bersedia disebut namanya, kemarin, Sabtu (08/11/2008).

Hal itu terbukti setelah para petugas selesai melakukan pendataan penduduk di Desa Kedungsari, saat pengambilan data yang telah siap dari penduduk setempat tiba-tiba ditahan datanya dan diminta untuk menunda pendataannya.

“Data ini titipkan saya (kades,red) dulu, Saya tidak menyalahkan petugas yang melakukan pendataan disini, tapi dari pranata UI mohon diselesaikan dulu urusannya dengan pihak kecamatan, setelah itu nanti kalian bisa ambil datanya kembali,” ungkap Kades Kedungsari kepada petugas.

Menurut koordinator kecamatan (Korcam) Gudo tersebut, awalnya dalam melakukan pendataan tim nya didukung untuk dalam melakukan pendataan, namun tiba-tiba muncul sebuah issu bahwa dibeberapa wilayah yang lain, dalam setiap pendataan LPG para kades akan mendapatkan kompensasi. Tapi, saat di kroscek kewilayah lainnya issu yang dihembuskan itu tidak benar.

“Kemarin saya sudah menemui pak camat dan beliau ngajak semua kades untuk menemui sembernya, namun pihak kades menolaknya dan tetap meminta kompensasi sebesar Rp. 4000 per paket,” paparnya.

Untuk mengecek kebenaran tersebut, Pihak pranata UI telah melakukan koordinasi dengan PT.Pertamina Pusat, hal itu dilakukan agar masalah yang terjadi dilapangan cepat terselesaikan.

Munculnya persoalan tersebut sangat disayangkan oleh warga setempat, salah satunya adalah Heru (30) Perempuan dari desa Godong, kecamatan Gudo ini menyayangkan sikap para kepala desa yang meminta kompensasi kepada para petugas yang melakukan pendataan, padahal, masih lanjutnya, ia sekeluarga sangat berharap mendapatkan LPG secara gratis dari pemerintah.

“sewaktu saya didata oleh petugas saya sangat senang sekali, tidak taunya pak lurah tidak setuju, yang difikirkan hanya kompensasinya saja tapi tidak untuk mensejahterakan penduduknya,” kritik Heru kepada kades setempat.

Sementara itu pihak kecamatan Gudo ketika di konfirmasi dikantor kecamatan sedang tidak berada ditempat. “pak Camat sedang keluar,” kata salah satu pegawai Kecamatan.

Seperti yang diketahui, Konversi minyak gas ke LPG yang dilakukan di Kabupaten Jombang di kerjakan oleh tiga lembaga (PT), diantaranya yakni, Pranata UI, PT. Petro Gas Jatim Utama, dan PT Cahaya Bintang sembilan, yang kesemuanya telah ditunjuk PT.Pertamina untuk melakukan pendataan dan pendistribusian LPG. Kesemua PT yang ditunjuk Pertamina tersebut telah mendapatkan masing-masing wilayah. (ZEN/KRO)