Tetap Halangi Pendataan Elpiji, Warga Ancam Demo Perangkat Desa
Jombang – Setelah pendataan Elpiji dihentikan dibeberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang, dengan alasan adanya permintaan kompensasi yang diduga dilakukan perangkat desa. beberapa warga mengancam akan melakukan demo kepada perangkat desa. Sebab, warga menilai perangkat desa telah menghalangi pendataan program pemerintah tersebut.
Dari informasi yang didapat KoranRakyat.NET, para warga kecewa kepada perangkat desa yang telah menghalangi petugas dalam melakukan pendataan Gas Elpiji. Yang lebih parah lagi, warga telah mengetahui perangkat desanya meminta kontribusi uang kepada petugas untuk kepentingan pribadinya. Hal itulah yang membuat beberapa warga mengancam demo besar-besaran kepada perangkat desanya.
Menurut Sutris salah satu warga desa Tanggungan, kecamatan Gudo, ia sangat kecewa dengan tindakan yang dilakukan para perangkat desanya. Padahal, sebelumnya ia telah didata oleh petugas pendata. Tiba-tiba pendataan itu berhenti gara-gara perangkat desa meminta kompensasi kepada petugas.
“Sewaktu didata saya sangat senang sekali karena akan menerima gas elpiji secara gratis, akan tetapi tiba-tiba pendataan berhenti. setelah saya teliti, ternyata para petugas di mintai kompensasi oleh perangkat desa,” katanya, saat ditemui dirumahnya, Minggu, (16/11)
Ketika mengetahui pendataan tersebut dihentikan, Sutris mengancam akan melakukan demo ke balai desa setempat. Menurutnya, itu merupakan bentuk kekecewaan dan protes kepada perangkat desa yang telah menghalangi pendataan konversi dan tidak mau mementingkan kesejahteraan warganya.
“Kalau perangkat desa masih tetap menghalangi, kita akan demo perangkat desa,” ancamnya.
Senada dengan yang dikatakan Imam, salah satu warga desa Ngoro. Ia mengaku kejadian tersebut bukan hanya di Kecamatan Gudo saja, namun juga terjadi di daerahnya. Pendataan yang dilakukan didaerahnya telah terhenti sejak satu minggu yang lalu. Akibatnya, data yang telah siap untuk diberikan kepada petugas, ternyata sampai sekarang belum diambil oleh petugas, setelah kami selidiki, ternyata para petugas dimintai kompensasi oleh perangkat desa. Sehingga pendataan di hentikan.
“Data kami telah siap tapi tidak ada kelanjutannya, karena para petugas dilarang oleh para perangkat untuk melanjutkan pendataan. Kok aneh, warganya mau sejahtera tidak boleh, padahal itukan program pemerintah,” tuturnya.
Sementara ketika dikonfirmasi kepada Heru Zulianto salah satu petugas pendataan Elpiji mengatakan, Selama ini ia bersama teman-teman timnya tidak mengetahui kalau masyarakat mengancam akan melakukan demo terkait pendataan gas elpiji.
“Saya baru tahu ada informasi seperti itu. saya benarbenar tidak tahu, selama ini tugas saya hanya melakukan pendataan dan pendistribusian elpiji. Jika perangkat desa menolak untuk didata warganya, sesuai dengan intruksi maka akan ditinggalkan. Namun, saya yakin semua masyarakat membutuhkannya gas elpiji tersebut,” paparnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam pendataan konversi gas elpiji tersebut dihentikan dikarenakan beberapa perangkat desa meminta kompensasi sebesar 4ribu per paket elpiji kepada suplier. Karena merasa keberatan dan tidak ada kompensasi yang harus diberikan ke perangkat desa, maka petugas tidak bersedia melakukan pendataanya. Beberapa wilayah sengaja dihalangi perangkat desa dan dihentikan pendataannnya adalah Kecamatan Gudo, Ngoro dan Mojowarno. Ketiga wilayah tersebut dikerjakan oleh Pranata universitas Indonesia. (ZEN/KRO)
Short URL: http://koranrakyat.net/?p=236
Posted by Zainul Arifin
on 17 Nov 2008. Filed under Uncategorized.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0.
You can leave a response or trackback to this entry
