KoranRakyat.net | Denpasar
Jelang dilaksanakannya pemilihan umum April 2009 mendatang, jajaran Kepolisia Polda Bali mengumpulkan seluruh partai politik yang akan bertarung di provinsi Bali. Namun sayang, dalam penekenan nota kesepakatan damai itu, ada dua partai yang berhalangan hadir. Ke dua partai tersebut adalah Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), dan Partai Pelopor
Sementara Kapolda Bali Irjen T Ashikin Husein mengatakan, kesepakatan damai tersebut dilakuakan untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban bersama dalam menjalankan pemilu mendatang. “Jadi ini kesepakatan bersama, untuk saling mentaati kesepakatan hukum yang berlaku,” ujar Kapolda, ditemui Kamis (19/2) kepada awak media kemarin.
Harapannya kata dia, kesepakatan tersebut nantinya bisa dijalankan bersama serta sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
Dalam kesepakatan tersebut salah satu poinnya adalah apapun hasil pemilu 2009 nanti, partai peserta pemilu harus bisa menyikapi dengan bijak disertai kesadaran soal hasil pemilihan mendatang. Selain itu juga terdapat poin yang intinya mendukung aparat dalam melakuakan penindakan hukum terhadap pelaku yang melakuakan pelanggaran dalam pemilu.
Kesepakatan itu menurutnya adalah kesepakatan yang akan mengikat orang secara moral. “Jadi kesepakatan secara moral saja, yang mengikat,” imbuhnya. Namun demikian kata dia, jika nanti terjadi pelanggaran, tentunya pihak kepolisian akan melakuakan upaya hukum sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakaukan. “Tapi untuk menindak setiap pelanggaran, kita menunggu adanya pengaduan dari panwas, jadi bukan polisi langsung, tapi lewat Panwas yang megadukan ke kita, baru kemudian kita akan mengambil tindakan,” paparnya.
Sementara dalam masa pra maupun pasca pemilu, pihaknya akan menerjunkan setidaknya sekitar 7477 personel yang akan melakuakan pengamanan pemilu. Ditempat terpisah, Ketua Komisi Pemulihan Umum (KPU) I Ketut Sukawati Lanang Prabawa mengatakan, dalam nota kesepakatan damai itu setidaknya ada dua prtai yang tidak ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Diantaranya adalah partai Pelopor dan PNBKI. “Keduanya tidak hadir mungkin karena kesibukan masing-masing,” paparnya. Disinggung apakah ada sanksi atau tidak. ? “Kalau sanksi mungkin sanksi moral saja,” pungkasnya. (Muhammad Husen Shandy)