KoranRakyat.net | Opini
Bebera hari yang lalu tepatnya 16-2-2009 peta politik nasional mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini timbul dengan munculnya Surat Penjaringan Capres Partai Golkar. Dalam surat tersebut terdapat daftar 7 kader terbaik Partai Golkar. Dengan mudah dapat kita tebak bahwa nama Sby tidak termasuk di dalamnya. Satu hal yang menarik dari surat ini adalah tidak adanya tanda-tangan Jusuf Kalla selaku Ketua Umum Partai Golkar.
Dalam situasi politik yang kian menghangat serta predikat partai senior yang melekat di tubuh Golkar tentu saja keberadaan Surat Penjaringan Capres Partai Golkar tanpa tanda tangan ketua umumnya menimbulkan berbagai sudut pandang baik yang bersifat positif maupun negatif dari berbagai pihak.
Dari sudut pandang positif disebutkan bahwa Partai Golkar mencoba mengembalikan citra dirinya sebagai mantan Partai yang berkuasa dan mandiri. Mandiri dalam arti mampu berdiri tanpa harus mengadakan koalisi dengan Partai Demokrat. Atau dengan kata lain Golkar ingin menunjukkan kemampuannya mencetak kader yang memiliki nilai jual setara dengan Sby.
Dari sudut pandang negatif mencuat tiga point analisis:
Pertama: Sebuah analisa menyebutkan bahwa Partai Golkar sedang menggali kuburnya sendiri. Kelompok ini meragukan kemampuan nilai jual kader Golkar. Dari sudut pandang golongan ini menyebutkan bahwa keberhasilan Jusuf Kalla yang notabene kader Partai Golkar dalam Pilpres 2004 mendompeng kekuatan figur Sby. Langkah Partai Golkar untuk tidak menduetkan kadernya dengan Sby dianggap sebagai langkah bunuh diri.
Kedua: Dengan tidak adanya tanda-tangan Jusuf Kalla selaku Ketua Umum dalam Surat Penjaringan Capres Partai Golkar mengarah pada dua pertanda, yang pertama menyebutkan bahwa hal tersebut sebagai trik cuci tangan dari Jusuf Kalla atas Surat Penjaringan Capres Partai Golkar, hal ini guna menghindari konflik dengan Sby. Hal ini dirasa perlu karena sampai saat ini Jusuf Kalla masih berposisi sebagai Wakil Presiden. Sementara analisa yang lain menyebutkan bahwa tidak adanya tanda-tangan Jusuf Kalla dalam Surat Penjaringan Capres Partai Golkar sebagai pertanda bahwa legimitasi Jusuf Kalla dalam Partai Golkar sedang di ujung tanduk.
Ketiga: Ini sebuah analisa negatif yang sangat ekstrem, dalam analisa ini disebutkan bahwa adanya penyusupan kader partai lain ke dalam tubuh Partai Golkar. Tugas utama kader penyusup ini adalah mendapatkan posisi strategis di tubuh Partai Golkar. Dengan posisi yang strategis ini maka agen penyusup dengan mudah mengarahkan kebijakan Partai Golkar yang akan berdampak pada hancurnya partai Golkar itu sendiri. Salah satu kebijakan yang dibuat diantaranya adalah penerbitan Surat Penjaringan Capres Partai Golkar yang penuh kontroversi tersebut.
Selaku penonton setia drama poltik di Indonesia penulis memiliki sudut pandang tersendiri terhadap polemik yang ada di tubuh Partai Golkar, walau disebut sebagai analisa tersendiri namun pada beberapa point masih memiliki kesamaan dengan beberapa analisa diatas.
Partai Golkar sebagai partai senior dan selama beberapa tahun (masa orde baru) sempat menjadi partai penguasa dipandang oleh beberapa pengamat politik sebagai “Partai Manja.” Penilaian tersebut timbul dari sebuah kesimpulan bahwa Partai Golkar pada hakekatnya adalah “Partai Ompong,” apabila partai ini sempat ganas dan bertaring semata-mata disebabkan pemberian “gigi palsu” oleh Pemerintah Orde Baru. Orde Baru dengan Soeharto sebagai Panglima perangnya telah membuat Partai Golkar sebagai partai besar di Indonesia. Satu catatan penting disini adalah Soeharto yang “membesarkan” Partai Golkar bukan Soeharto yang “dibesarkan” oleh Partai Golkar.
Sebagai Partai yang diinfus oleh penguasa selama bebarapa tahun, menyebabkan Partai Golkar memilki budaya politik benalu, dalam arti selalu mencari rahmat dari penguasa. Dalam masa Orde Baru Golkar numpang hidup pada Soeharto, maka tak heran bila pada saat inipun Golkar numpang hidup pada Partai Demokrat (Sby).
Kondisi mental politik yang demikian membuahkan kritikan dan cibiran dari parpol lain. Hal ini menyadarkan Golkar untuk menjadi partai yang mandiri. Ungkapan menyakitkan dari salah satu kader Partai Demokrat beberapa hari yang lalu semakin mempertebal keyakinan Partai Golkar untuk memutus ikatan batin dengan Partai Demokrat. Hal ini diwujudkan dalam bentuk penerbitan Surat Penjaringan Capres Partai Golkar dan dianggap sebagai garis start terpisahnya pasangan Sby-Jk.
Permasalahan yang timbul disini adalah: Mampukah Partai Golkar beserta beberapa elemen terkait di dalamnya lepas total dari Sby dengan Partai Demokratnya selaku pihak yang berkuasa pada saat ini.
Lepasnya Partai Golkar dari partai penguasa akan berdampak pada 2 jalan ekstrem:
pertama: Golkar akan menjadi partai besar dalam arti yang sebenarnya.
kedua: Partai Golkar akan menjadi partai pecundang dalam Pemilu 2009 nanti. Dan bila hal ini terjadi maka benarlah sindiran yang menyebut Partai Golkar sebagai Partai Benalu.
Salam: Ki Semar (semar.warta[at]gmail.com)