Archive for the ‘Jakarta’ Category

Mahasiswa Akan Kepung DPR tanggal 1 Desember 2009

Tuesday, December 1st, 2009

KoranRakyat.net | Press Release
Terbongkarnya skandal kriminalisasi pimpinan KPK yang dilatarbelakangi skandal bailout Bank Century mengilhami beberapa organisasi mahasiswa ekstra kampus menggelar mimbar bebas di halaman gedung dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta. Acara bertajuk “Mimbar Demokrasi, Selamatkan Indonesia dari Korupsi!” ini berlangsung sejak senin (23/11/2009) dan berakhir hari ini, Rabu (25/11/2009). Pada hari terakhir, tampil sebagai orator Ton Abdillah (Sekjen DPP IMM), Cokro Wibowo (Sekjen Presidium GMNI), Sures (Presidium KMHDI), Romo Benny Susetyo, Ray Rangkuti (KOMPAK), dan Abdul Mukti (Direktur CDCC).

Dalam orasinya, Sekjen DPP IMM menjelaskan bahwa mimbar kebangsaan digelar sebagai upaya untuk mempersatukan kekuatan kritik yang saat ini sedang tumbuh di tengah kelompok sivil society. Kegundahan publik atas kasus kriminalisasi KPK dan skandal Bank Century harus dikanalisasi menjadi energi untuk mendorong perubahan yang lebih nyata dalam tatanan kehidupan bangsa dan negara. “Semua tokoh, intelektual, pimpinan ormas, OKP pemuda dan mahasiswa yang hadir telah bersepakat untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran guna mengepung gedung DPR saat sidang paripurna DPR pada tanggal 1 Desember 2009, serta pada hari anti korupsi di lapangan silang Monas tanggal 9 Desember 2009, guna mendorong perubahan untuk Indonesia lebih baik tanpa korupsi”, ungkap Abdillah.

“Kasus Pelemahan KPK dan skandal Bank Century merupakan kejahatan yang harus dilawan tanpa kompromi. Uang negara sebesar 6,7 trilyun rupiah yang digunakan dalam bailout Bank Century harus dikembalikan dan semua aktor yang terlibat dihukum seberat-beratnya. Mahasiswa dan rakyat tidak akan berhenti mendesak institusi-institusi terkait dan Presiden SBY untuk mengusut kedua kasus ini hingga tuntas”, ujar Abdillah dalam orasinya. “Bahkan jika skandal Bank Century pada akhirnya terbukti melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Gubernur BI Boediono, kami mendesak keduanya diproses secara hukum, karena bailout 6,7 trilyun Bank century adalah perampokan uang rakyat”, tandas Abdillah.

Sementara Cokro Wibowo dari GMNI menyoroti kegagalan pemerintahan SBY dalam menyelesaikan konflik KPK – Polri dan Kejaksaan Agung. Menurut Cokro, kelambanan Presiden SBY dalam menyelesaikan kasus Bibit – Chandra dan skandal Bank Century telah membuat publik manaruh kecurigaan besar atas skandal ini. “Reaksi mahasiswa dan kelompok pro demokrasi lainnya melalui aksi-aksi demonstrasi adalah respons moral atas kedua skandal tersebut dan kami menyerukan persatuan seluruh kekuatan sivil society untuk mendesakkan perubahan nyata”, tegas Cokro dalam orasinya.

Dalam kesempatan berikutnya, aktivis KOMPAK Ray Rangkuti mengingatkan mahasiswa untuk menjaga stamina gerakan. Menurut Ray, upaya Presiden SBY mengulur-ngulur waktu adalah tantangan tersendiri bagi gerakan mahasiswa dalam menjaga konsistensi perjuangan. “SBY melakukan buying time, setelah membentuk TPF yang bekerja selama dua minggu, kemudiaan dipelajari dulu oleh Presiden SBY selama seminggu, dan keputusan akhirnya pasca pidato SBY kemarin diserahkan kepada Jaksa Agung yang memerlukan waktu dua minggu. Aktivis mahasiswa harus merubahnya menjadi stamina gerakan,” ujar Ray Rangkuti. (Ton Abdillah)

Tempat Sejarah Kian Merana

Sunday, January 18th, 2009

KoranRakyat.net | Jakarta
Dibangunnya tempat sejarah atau monument, untuk mengenang sebuah peristiwa sejarah, namun kini nasib monumen di Jakarta kian merana. Hanya pada saat, saat event tertentu monument tersebut dipenuhi pengunjung, untuk peringatan kejadian sejarah, dan bangunan itu dibangun hanya untuk peresmian sebuah event atau peringatan kejadian bersejarah. Setelah itu, dilupakan bahkan dibiarkan kesepian di belantara Ibu Kota. Huruf-huruf di Tugu Monumen Kesetiakawanan Sosial Nasional di Senen Jakarta Pusat sudah tidak jelas lagi. Sebagian di antaranya hilang entah ke mana. Sementara yang tertinggal tetap terpatri, tapi bentuknya sudah tidak beraturan ada yang miring. Lingkungan di sekitarnya pun tidak kalah buruk seperti huruf-huruf tersebut. Bau tak sedap ,yang dihasilkan dari pembuangan air seni oleh orang tak bertangggung jawab, menyeruak saat mendaki undakan tangga ke atas tugu. Lantai di sekitarnya pecah-pecah, kotor oleh tumpahan kopi, sisa lumpur dan sampah. Pilar-pilar juga sama buruknya karena dicoret-coret.

Luasnya kawasan Tugu Monumen Kesetiakawanan Sosial Nasional dimanfaatkan bermain bola kaki. Selain itu menjadi lahan subur bagi para pedagang asongan untuk menjajakan dagangan, serta pemulung untuk sekedar berteduh di terik matahari siang, dan Pada siang yang panas itu Slamet (60 th), pemulung yang sehari-harinya mencari kaleng dan plastik bekas di kawasan Senen dan Kemayoran, berteduh di bawah pilar. Tidak hanya Slamet yang ada di sana. Di sampingnya ada Dani (40 th), seorang tukang kopi keliling ikut duduk di samping Slamet. “Saya sedang berteduh saja, barusan keliling mencari barang bekas,” kata pria bertubuh ringkih ini pelan.

Tidak lama-lama dia di sana, apalagi berniat tidur. Sebab sewaktu-waktu Satuan Polisi Pamong Praja bisa menangkapi mereka yang sedang menggembel di sekitar Tugu Monumen Kesetiakawanan Sosial ini. Jika lama-lama mangkal di sana, kata Slamet, bisa-bisa dirinya akan kembali dikirim ke Panti Sosial Kedoya dan disuruh pulang ke kampung halamannya di Surabaya. “Saya tidak pernah tidur di sekitar tugu ini karena takut ditangkap Tramtib,” katanya. Suasana ramai dan hiruk pikuk kendaraan ini jauh berbeda dengan kondisi Monumen Pembebasan Irian Barat di Jalan Lapangan Banteng. Di tempat yang dikelilingi taman ini ada sekitar tiga orang joging mengelilingi taman berlantai ubin itu. Erwin (40), penjaga Monumen Irian Barat, mengaku kawasan ini dulu sempat menjadi tempat hunian gelandangan di malam hari terutama pada bagian bawah bekas ruangan yang pernah menjadi loket tiket bus saat kawasan ini menjadi terminal dan bagian jembatan. (M. Joko YP)

Wapres Yusuf Kalla minta masyarakat Maluku Utara tenang

Sunday, June 8th, 2008

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golongan Karya yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat Maluku Utara untuk tenang dan bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara. Saat ditemui Metro TV di Jakarta, tadi malam, Kalla mengatakan bahwa Partai Golkar belum akan mengajukan gugatan terkait putusan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto yang memenangkan pasangan Thaib Armayin dengan Abdul Gani Kasuba.

“Hargai masing-masing. Jangan karena salah satu pihak saja, mengorbankan masyarakat secara luas,” imbau Kalla. Menurut Kalla, Golkar tidak akan mengadakan gugatan. Hanya, Kalla menyebutkan bahwa teman-teman Golkar minta agar segala sesuatu sesuai aturan. “Undang-undang, juga PP Nomor 6 [PP Pilkada Langsung]. Ikuti itu aja,” jelas Kalla. (DEN – MetroTV)

Istana Merdeka Masih diKepung

Monday, May 26th, 2008

Gelombang unjuk rasa terus mengarah dan menyemuti Istana Merdeka Jakarta, Selasa (26/5) siang. Pantauan Metro TV, kini Istana Merdeka paling tidak telah dikepung lebih dari 4.000 demonstran. Sebagian besar pengunjuk rasa adalah anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Sisanya mahasiswa.

Tuntutan demonstran tunggal: pemerintah harus secepatnya mencabut kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak. Menurut mereka kenaikan BBM bisa membunuh masyarakat golongan kecil. SPSI mengancam akan mogok nasional bila pemerintah tak menanggapi tuntutan mereka.

Sementara itu sebanyak 1.000 polisi dari Polres Jakarta Pusat dan kesatuan Brigade Mobil terus bersiaga menjaga unjuk rasa. Jumlah mereka akan ditambah bila ke depan unjuk rasa berlangsung panas. (MetroTV)

Komnas HAM: Terjadi Pelanggaran HAM di Kampus Unas

Monday, May 26th, 2008

Penyerangan polisi terhadap mahasiswa dan Kampus Universitas Nasional (Unas), Jakarta Selatan, berbuntut panjang. Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, polisi telah melakukan pelanggaran HAM berupa penyiksaan fisik secara teroganisir. Kesimpulan ini disampaikan Komnas HAM dalam konferensi pers di Jakarta, Ahad (25/5).

Karena itu, seperti dituturkan Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh, Komnas HAM meminta Kapolri Jenderal Polisi Sutanto bertanggung jawab atas penyerangan dan perusakan yang dilakukan polisi terhadap mahasiswa dan Kampus Universitas Nasional. Temuan pelanggaran HAM tersebut didasarkan pada pengakuan mahasiswa dan saksi mata. Hari Senin (26/5) besok Komnas HAM akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus penyerangan ini.

Sementara itu Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KOntras) mengecam tindakan represif polisi terhadap mahasiswa Universitas Nasional. Kecaman juga disampaikan tujuh organisasi solidaritas mahasiswa dan masyarakat untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak.

Di lokasi berbeda, Mabes Polri menyangkal polisi telah melakukan perusakan dan penyerangan Kampus Universitas Nasional. Pihak Polri, seperti disampaikan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Polisi Abubakar Nataprawira berjanji akan mengusut kasus ini. Polisi akan memberikan sanksi tegas jika di kemudian hari ditemukan bukti yang menunjukkan personilnya melakukan perusakan. (DOR – metrotvnews.com)