Koran Rakyat Online – the open source newspaper Indonesia

Semarak promosi Capres 2009 semakin memanas. Berbagai strategi mulai dilancarkan oleh para capres 2009. Isu kegagalan pemerintahan yang sedang berjalan menjadi ladang manis arena promosi para capres.

Dua orang capres yang akhir-akhir ini tercatat paling aktif dalam kegiatan mengkritik pemerintahan adalah Megawati dan Rizal Ramli.

Analisa tentang sosok Megawati yang akhir-akhir ini terkenal dengan slogan “yoyo dan gasing” telah dikupas oleh rekan Atur Toto Sulistyanto di KabarIndonesia edisi 7 Feb. 2009. Sehingga sebagai sesama Pewarta KabarIndonesia pada artikel kali ini saya mencoba mengkaji sosok Rizal Ramli sebagai tokoh yang sering memberikan kritik tajam terhadap pemerintah .

Dengan bernaung di bawah bendera KBI Rizal Ramli mulai merintis jalan menuju jabatan Presiden RI periode 2009-2014. Di dunia pemerintahan nama Rizal Ramli bukanlah suatu nama yang baru. Beberapa kali Rizal Ramli menduduki jabatan strategis.

Gaya kepemimpinan yang kuat dan tegas, keberanian mengambil keputusan untuk persoalan yang pelik, dan kemampuan memecahkan masalah yang ditunjukkan selama memimpin Bulog, dilanjutkan Rizal Ramli ketika menempati pos Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tugas dan tanggung jawabnya kian berat, karena problem yang dihadapi lebih kompleks, yaitu membangkitkan ekonomi Indonesia yang hancur akibat krisis ekonomi yang mendera sejak tahun 1997/1998.

Rizal Ramli bukan cuma piawai menjalankan langkah terobosan dalam memecahkan problem ekonomi, dia juga memiliki kemampuan diplomasi yang mumpuni di forum internasional. Ketika memimpin delegasi RI pada CGI Meeting di Tokyo 17-18 Oktober 2000, misalnya. Dia berhasil meyakinkan negara kreditor untuk memberi pinjaman sebesar US$5,3 miliar. Jumlah itu terdiri atas US$4,8 miliar pinjaman lunak dan grant & technical assistance senilai US$530 juta. Nilai hibah (grant) tersebut merupakan nilai tertinggi selama hubungan Indonesia dengan CGI. Padahal, saat itu Indonesia tengah mendapat sorotan tajam dunia internasional terhadap kasus Atambua. Di dalam negeri, banyak yang meragukan kemampuan Rizal Ramli karena tidak menyertakan Widjojo Nitisastro yang dimitoskan memiliki jaringan dan pengaruh sangat besar di kalangan negara kreditor. Tentu saja Rizal Ramli tidak mau menyertakan Widjojo karena merupakan “kepala suku” Mafia Berkeley yang selama belasan tahun menjadi sasaran kritiknya.

Dari data di atas dapat kita simpulkan sosok figur Rizal Ramli memiliki modal yang cukup untuk menjadi capres 2009. Latar belakang pendidikan serta pengalamannya duduk di pemerintahan menjadikan Rizal Ramli sebagai capres 2009 yang layak di perhitungkan.

Sebagai sosok manusia Rizal Ramli juga memliki celah kelemahan, dan hal ini dapat menjadi duri penghalang dalam perjuangannya menuju kursi Presiden RI.

Di samping kemampuan akademis, tingkat pengendalian emosi dan  arogansi menjadi titik penilaian publik dalam menentukan seorang Calon Presiden periode 2009-2014. Dalam sisi inilah Penulis mencoba mengkaji figur Rizal Ramli sebagai Capres 2009.

Strategi yang digunakan oleh Rizal Ramli untuk meraih simpati publik menggunakan 2 sistim:

Pertama : Membangun opini publik seolah-olah dirinya berada dalam pihak tertindas.
Kedua : Membuat kritik keras untuk pemerintahan SBY.

Dalam sebuah wawancara di stasiun televisi JTV, dengan bangganya Rizal Ramli menyebut dirinya sebagai pihak yang tertindas. Khususnya oleh Presiden SBY. Lebih jauh dia mengatakan bahwa apa yang menimpa dirinya sama seperti yang dialami SBY saat pertama kali mendeklarasikan diri sebagai Capres. Kala itu SBY ditindas serta dilecehkan oleh Megawati selaku Presiden RI, tapi pada akhirnya SBY justru terpilih sebagai Presiden RI mengalahkan Megawati. Hal yang sama juga akan terjadi pada dirinya. Demikian Rizal Ramli mengungkapkan saat wawancara dengan JTV.

Menanggapi masalah ini penulis membuat sebuah analisa sebagai berikut:

Posisi Rizal Ramli saat ini berbeda dengan posisi SBY saat mendeklarasikan diri sebagai Capres. Dengan tegas Megawati menyebut dia sebagai Jenderal yang kekanak-kanakan. Atas kondisi ini beberapa kalangan menganggap SBY sebagai pihak yang tertindas. Dan layak untuk mendapat dukungan. Jadi jelas bahwa pihak ke 3 yang menyebut SBY sebagai pihak tertindas. Sedang SBY tidak pernah berteriak bahwa dia dalam posisi tertindas. SBY tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang bersifat pembalasan dan arogansi atas perkataan Megawati. Berbeda dengan apa yang dilakukan ole Rizal Ramli pada saat ini. Hampir disetiap kesempatan dia selalu berteriak menyebut dirinya sebagai orang yang tertindas, dengan harapan orang akan menaruh iba dan memberikan dukungan terhadap dirinya. Suatu kondisi yang sangat  berlawanan dengan apa yang dialami ole SBY.

Sikap Rizal Ramli dalam menghadapi panggilan Mabes Polri atas dugaan keterlibatannya dalam kasus demo harga BBM semakin menunjukkan kekerdilan jiwanya. Dengan penuh kegemparan dan arogansi dia menyebut Presiden SBY sebagai pihak yang merekayasa pemanggilan dirinya. Suatu sikap yang sangat jauh dari karakter seorang Intelektual. Sebagai seorang intelektual seharusnya dia tidak perlu berteriak kesana kemari menyebut pemanggilan Mabes Polri sebagai suatu rekayasa. Apabila ada bukti keterlibatan SBY atas pemanggilan dirinya seharusnya Rizal Ramli mengadakan tuntutan balik terhadap SBY. Mengapa Rizal Ramli tidak menuntut balik ? Jawabnya sudahjelas bahwa dia sama sekali tidak memiliki bukti keterlibatan SBY dalam kasus pemanggilan dirinya. Semua hanya strategi Rizal Ramli untuk memperoleh simpati dan dukungan publik sebagai orang tertindas.

Rencana pemberian gelar DR.HC kepada presiden SBY juga tidak lepas dari komentar sinis Rizal Ramli. Dia menyebutkan bahwa SBY tidak berhak mendapat gelar tersebut dikarenakan SBY tidak memiliki kontribusi dalam IPTEK. Komentar atau sebuah pernyataan serupa selayaknya Rizal Ramli lontarkan terhadap pihak ITB selaku pihak yang mempunyai rencana pemberian gelar DR.HC. Apa sebenarnya latar belakang pemberian gelar DR.HC terhadap presiden SBY. Tetapi sentimen pribadi telah membuat Rizal Ramli salah arah dalam membidikkan anah panah politiknya.

Dari berbagai sikap Rizal Ramli yang penulis sebutkan serta penulis analisa nampak sekali kekerdilan jiwa Rizal Ramli. Hasil survey mayoritas menempatkan SBY di urutan teratas serta Megawati diurutan ke 2. Hal ini menyebabkan kegentaran dan kecemasan yang berlebihan bagi Rizal Ramli. Sehingga berbagai cara dilakukan untuk menjatuhkan reputasi SBY. Tetapi masayarakat semakin sadar dan lebih mampu membaca sesuatu di balik fakta dan perkataan seorang politikus seperti Rizal Ramli. Sehingga masyarakat justru memiliki pandangan bahwa SBY lah sebenarnya yang berhak di sebut pihak teraniaya dan tertindas oleh perlakuan dan kecaman Rizal Ramli yang sering kali tidak disertai data yang akurat.

Posisi SBY sebagai pihak yang tertindas lebih mendekati kebenaran dengan melihat fakta sbb:

1. Tanpa bukti yang jelas telah dituduh mendalangi pemanggilan Rizal Ramli oleh Mabes Polri.
2. Tuduhan bahwa SBY menjegal Rizal Ramli dalam proses pencalonan sebagai Presiden RI juga tidak didasari oleh bukti yang kuat, Rizal Ramli hanya menggunakan naluri seorang politikus bukan seorang negarawan.
3. Komentar atas penganugerahan gelar DR.HC kepada SBY lebih bersifat cibiran bahkan mengarah pada penghinaan terhadap SBY.

Dari sudut strategi pemenangan Capres 2009 SBY tidak akan menjegal Rizal Ramli, karena hal tersebut hanya akan membuang energi bagi pihak SBY. Untuk apa Rizal Ramli di jegal, tanpa dijegalpun perolehan suara Rizal Ramli pada Capres 2009 akan jauh dibawah SBY. Bahkan untung tanding perolehan suara melawan Megawati dan Yusuf Kala Rizal Ramli tidak akan mampu.

SBY mantan seorang militer, pengaturan strategi mencapai kemenangannya hanya akan dilakukan terhadap Capres yang memiliki peringkat tidak jauh darinya. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa Megawati dan PDIP nya yang akan menjadi target utama bagi SBY.

Menyikapi sikap arogansi Rizal Ramli penulis teringat akan perkataan Mario Teguh yang pada intinya bermakna “Jangan engkau mencoba membangun citra dirimu dengan menghancurkan citra orang lain, karena citramulah yang akan hancur pertama kali.”

Oleh: Ki Semar (semar.warta[at]gmail.com)

Dalam hitungan hari menjelang Pemilu 2009 Golkar membuat langkah gebrakan yang menyebabkan perubahan drastis peta kekuatan serta peta koalisi partai peserta Pemilu 2009. Putusnya koalisi Golkar dengan PD, pencalonan Jusuf Kalla sebagai Capres Golkar, Penjaring Capres dari Partai Golkar menimbulkan spekulasi baru dikalangan Partai Politik peseta Pemilu.

Analisa terbaru yang sempat penulis tidak percaya adalah adanya gerakan terorganisir yang dilakukan oleh kader Golkar (asal bukan agen parpol lain) untuk menjatuhkan Jusuf Kalla secara pribadi dan Golkar sebagai suatu organisasi dari kancah perpolitikan nasional. Adakah campur tangan eks Orde Baru dalam masalah ini ?

Orde Baru sebagai suatu era kepemimpinan telah berakhir ditahun 1998 yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan di Republik ini. Tetapi rentang waktu 30 berkuasa tentu saja telah membuat Orde Baru memiliki kader yang cukup tangguh dan tersebar luas di berbagai elemen yang ada di negeri ini. Salah satu warisan yang masih dapat dilihat dengan mata telanjang adalah Partai Golkar.

Fakta yang tak dapat dipungkiri adalah Partai Golkar dapat tumbuh dan berkembang berkat fasilitas istimewa dari pemerintah Orde Baru. Tujuan utama Orde Baru adalah akan menjadikan Golkar sebagai pilar kekuasaan Orde Baru disamping ABRI.

Gerakan Reformasi pada tahun 1998 membuat kekecewaan yang dalam bagi seluruh elemen Orde Baru terhadap Golkar. Pada kenyataannya Golkar sebagai organisasi besar dianggap tidak mampu membendung arus gelombang Reformasi. Slogan Golkar untuk membersihkan kadernya dari unsur Orde Baru semakin mempertajam konflik antara Golkar dan Orde Baru. Di mata Orde Baru Golkar dianggap pengkhianat laksana  “kacang lupa pada kulitnya”

Rasa dendam di hati unsure Orde baru jelas ada. Untuk melampiaskan dendam ini  maka langkah pertama yang diambil oleh Orde Baru adalah mengumpulkan kadernya yang masih memiliki kesetiaan dan loyalitas yang tinggi untuk menyusup kedalam tubuh Partai Golkar. Disinilah operasi intelijen (ciri khas Orde Baru) mulai dilakukan. Misi utamanya adalah menimbulkan perpecahan didalam tubuh Golkar yang akan berujung pada kehancuran Partai Golkar. Sistim penjaringan Capres yang dilakukan oleh Golkar merupakan bentuk konkrit operasi intelijen guna memecah belah persatuan kader  Partai Golkar dan memudahkan pihak Orde Baru memasukkan kader setianya untuk menjadi kandidat capres Partai Golkar.

Guna lebih meyakinkan permasalahan ini mari kita coba tengok ke belakang siapa saja yang mengikuti penjaringan Partai Golkar ditahun 2004 dan siapa mereka saat Orde Baru masih berkuasa. Semua akan nampak jelas.

Terjadinya koalisi antara Golkar dan Partai Demokrat merupakan sesuatu yang di luar prediksi operasi intelijen Orde Baru. Orde Baru menganggap koalisi Golkar dengan Partai Demokrat sebagai koalisi terkuat dan stabil. Namun demikian, pengalaman selama 30 tahun memainkan peta politik nasional membuat Orde Baru begitu dinamis dalam melaksanakan operasi intelijennya.

Operasi intelijen dilakukan dalam 2 tahapan

Pertama: Penghancuran koalisi Partai Demokrat dan Partai Golkar.
Operasi dijalankan dengan sistim adu domba antara Sby dan Jk. Dihembuskanlah angin yang mengabarkan bahwa Partai Demokrat banyak melakukan tekanan dan penghinaan terhadap Partai Golkar yang ada di daerah. Isyu yang berhembus tersebut membuat kemarahan Jusuf Kalla selaku Ketua Umum Partai Golkar. Hal ini diperparah dengan dorongan moril kepada Jusuf Kalla untuk tampil sebagai pesaing Sby dalam Pilpres 2009.

Operasi intelijen berhasil. Secara resmi Partai Golkar mengumumkan untuk memilih Capres dari Partai Golkar, yang berarti berakhir pula koalisi Partai Golkar dan Partai Demokrat.

Kedua:  Penghancuran Golkar sebagai sebuah Partai Politik.
Secara fatsoen seorang Ketua Umum Partai Politik secara otomatis akan menjadi Capres yang diusung partai tersebut. Aturan yang demikian tidak berlaku untuk Partai Golkar. Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar masih harus bersaing ketat dengan para calon hasil penjaringan. Hal ini sangat membuka peluang untuk timbulnya perpecahan di dalam tubuh partai. Secara alami nurani manusia sulit untuk menerima sebuah kekalahan dengan hati yang tulus. Demikian juga para tokoh hasil penjaringan Capres Partai Golkar.

Pihak yang gagal dalam penjaringan tidak menutup kemungkinan untuk menjegal rekannya yang terpilih sebagai Capres yang diusung Partai Golkar. Perpecahan diantara para kader yang berdampak pada melemahnya kekuatan partai Golkar tidak dapat dihindarkan. Golkar akan mengalami kondisi yang lebih buruk pada Pemilu 2009 dibanding Pemilu 2004. Sekali lagi operasi intelijen telah berhasil.

Pertanyaan yang harus terjawab oleh Partai Golkar adalah: Siapakah pelaku operasi intelijen di tubuh Partai Golkar. Untuk menjawab ini semua maka kewajiban kader Partai Golkar untuk merenung kembali siapa yang paling keras menyuarakan pemutusan koalisi dengan Partai Demokrat serta dari mana inspirasi untuk menggunakan sistim penjaringan Capres Partai Golkar. Dalam hal ini hanya Partai Golkar lah yang bisa menjawab.

Salam: Ki Semar (semar.warta[at]gmail.com)

KoranRakyat.net | Opini
Bebera hari yang lalu tepatnya 16-2-2009 peta politik nasional mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini timbul dengan munculnya Surat Penjaringan Capres Partai Golkar. Dalam surat tersebut terdapat daftar 7 kader terbaik Partai Golkar. Dengan mudah dapat kita tebak bahwa nama Sby tidak termasuk di dalamnya. Satu hal yang menarik dari surat ini adalah tidak adanya tanda-tangan Jusuf Kalla selaku Ketua Umum Partai Golkar.

Dalam situasi politik yang kian menghangat serta predikat partai senior yang melekat di tubuh Golkar tentu saja keberadaan Surat Penjaringan Capres Partai Golkar tanpa tanda tangan ketua umumnya menimbulkan berbagai sudut pandang baik yang bersifat positif maupun negatif dari berbagai pihak.

Dari sudut pandang positif disebutkan bahwa Partai Golkar mencoba mengembalikan citra dirinya sebagai mantan Partai yang berkuasa dan mandiri. Mandiri dalam arti mampu berdiri tanpa harus mengadakan koalisi dengan Partai Demokrat. Atau dengan kata lain Golkar ingin menunjukkan kemampuannya mencetak kader yang memiliki nilai jual setara dengan Sby.

Dari sudut pandang negatif mencuat tiga point analisis:

Pertama: Sebuah analisa menyebutkan bahwa Partai Golkar sedang menggali kuburnya sendiri. Kelompok ini meragukan kemampuan nilai jual kader Golkar. Dari sudut pandang golongan ini menyebutkan bahwa keberhasilan Jusuf Kalla yang notabene kader Partai Golkar dalam Pilpres 2004 mendompeng kekuatan figur Sby. Langkah Partai Golkar untuk tidak menduetkan kadernya dengan Sby dianggap sebagai langkah bunuh diri.

Kedua: Dengan tidak adanya tanda-tangan Jusuf Kalla selaku Ketua Umum dalam Surat Penjaringan Capres Partai Golkar mengarah pada dua pertanda, yang pertama menyebutkan bahwa hal tersebut sebagai trik cuci tangan dari Jusuf Kalla atas Surat Penjaringan Capres Partai Golkar, hal ini guna menghindari konflik dengan Sby. Hal ini dirasa perlu karena sampai saat ini Jusuf Kalla masih berposisi sebagai Wakil Presiden. Sementara analisa yang lain menyebutkan bahwa tidak adanya tanda-tangan Jusuf Kalla dalam Surat Penjaringan Capres Partai Golkar  sebagai pertanda bahwa legimitasi Jusuf Kalla dalam Partai Golkar sedang di ujung tanduk.

Ketiga: Ini sebuah analisa negatif yang sangat ekstrem, dalam analisa ini disebutkan bahwa adanya penyusupan kader partai lain ke dalam tubuh Partai Golkar. Tugas utama kader penyusup ini adalah mendapatkan posisi strategis di tubuh Partai Golkar. Dengan posisi yang strategis ini maka agen penyusup dengan mudah mengarahkan kebijakan Partai Golkar yang akan berdampak pada hancurnya partai Golkar itu sendiri. Salah satu kebijakan yang dibuat diantaranya adalah penerbitan Surat Penjaringan Capres Partai Golkar  yang penuh kontroversi tersebut.

Selaku penonton setia drama poltik di Indonesia penulis memiliki sudut pandang tersendiri terhadap polemik yang ada di tubuh Partai Golkar, walau disebut sebagai analisa tersendiri namun pada beberapa point masih memiliki kesamaan dengan beberapa analisa diatas.

Partai Golkar sebagai partai senior dan selama beberapa tahun (masa orde baru) sempat menjadi partai penguasa dipandang oleh beberapa pengamat politik sebagai “Partai Manja.” Penilaian tersebut timbul dari sebuah kesimpulan bahwa Partai Golkar pada hakekatnya adalah “Partai Ompong,” apabila partai ini sempat ganas dan bertaring semata-mata disebabkan pemberian “gigi palsu” oleh Pemerintah Orde Baru. Orde Baru dengan Soeharto sebagai Panglima perangnya telah membuat Partai Golkar sebagai partai besar di Indonesia. Satu catatan penting disini adalah Soeharto yang “membesarkan” Partai Golkar bukan Soeharto yang “dibesarkan” oleh Partai Golkar.

Sebagai Partai yang diinfus oleh penguasa selama bebarapa tahun, menyebabkan Partai Golkar memilki budaya politik benalu, dalam arti selalu mencari rahmat dari penguasa. Dalam masa Orde Baru Golkar numpang hidup pada Soeharto, maka tak heran bila pada saat inipun Golkar numpang hidup pada Partai Demokrat (Sby).

Kondisi mental politik yang demikian membuahkan kritikan dan cibiran dari parpol lain. Hal ini menyadarkan Golkar untuk menjadi partai yang mandiri. Ungkapan menyakitkan dari salah satu kader Partai Demokrat beberapa hari yang lalu semakin mempertebal keyakinan Partai Golkar untuk memutus ikatan batin dengan Partai Demokrat. Hal ini diwujudkan dalam bentuk penerbitan Surat Penjaringan Capres Partai Golkar dan dianggap sebagai garis start terpisahnya pasangan Sby-Jk.

Permasalahan yang timbul disini adalah: Mampukah Partai Golkar beserta beberapa elemen terkait di dalamnya lepas total dari Sby dengan Partai Demokratnya selaku pihak yang berkuasa pada saat ini.

Lepasnya Partai Golkar dari partai penguasa akan berdampak pada 2 jalan ekstrem:

pertama: Golkar akan menjadi partai besar dalam arti yang sebenarnya.

kedua: Partai Golkar akan menjadi partai pecundang dalam Pemilu 2009 nanti. Dan bila hal ini terjadi maka benarlah sindiran yang menyebut Partai Golkar sebagai Partai Benalu.

Salam: Ki Semar (semar.warta[at]gmail.com)

KoranRakyat.net | Opini
Suasana sejuk pegunungan hari ini begitu terasa. Terlebih di lereng gunung tempat Ki Semar membagun pondoknya. Di sebuah bangku tua yang terbuat dari bambu tampak Ki Semar begitu asyiknya memandangi sebuah foto tua yang sudah kusam. Sesekali diusapnya foto itu. Tampak sekali betapa berharganya foto itu bagi Ki Semar.

Namun demikian ketenangan Ki Semar tidak berlangsung lama, karena dari balik rumpun bambu muncul beberapa orang tetangga Ki Semar. Dan dengan keramahan khas pegunungan Ki Semar mempersilahkan mereka mampir di pondoknya.

Salah seorang dari mereka sempat bertanya kepada Ki Semar, “Ki, foto siapa itu, kok nampaknya Ki Semar sangat menyanyagi orang dalam foto itu. Apa itu foto cucu Ki Semar ?” Dengan tersenyum Ki Semar berkata, “Masa kamu tidak tahu, ini kan foto Bung Karno. Aku sangat menyayanginya. Bahkan aku sampai rela turun dari khayangan hanya untuk menjaga beberapa peninggalan Bung Karno. Terutama ajaran-ajarannya.” Mendengar penjelasan dari Ki Semar maka salah satu tamu berkata “Wah, kalau begitu aku bisa nebak, pasti dalam PILPRES 2009 Ki Semar memilih MEGAWATI dengan PDIP sebagai partainya.” Mendengar perkataan tersebut nampak Ki Semar sangat sedih. Dengan penuh kasih sayang Ki Semar meminta para tamunya untuk duduk lebih mendekat kepadanya. “Kemarilah cucuku, duduklah lebih mendekat, aku ingin menceritakan sesuatu yang selama ini menghantui dan meresahkan perasaanku. Dan karena keresahan inilah, makanya sampai saat ini aku tidak kembali ke khayangan dan memilih tinggal di bumi Nusantara ini.”

Setelah para tamu duduk mendekati Ki Semar, mulailah Ki Semar dengan ceritanya : “Sebentar lagi PILPRES RI akan segera di laksanakan. Menyambut hal itu maka banyak wajah Capres yang muncul di kancah politik National. Salah satunya adalah MEGAWATI SOEKARNO PUTRI. Dia adalah PUTERI BUNG KARNO. Sekali lagi PUTERI BUNG KARNO. Dia bukan Bung Karno. Sementara yang aku lihat selama ini banyak rakyat yang bermimpi. Dia membayangkan betapa luhurnya budi Bung Karno dalam memimpin Negeri ini. Dijaman kepemimpinan Bung Karno Indonesia menjadi Negara yang di segani oleh bangsa-bangsa lain. Dan hal itu terjadi tidak lepas dari peran Bung Karno selaku PREIDEN RI saat itu. Ditengah terpuruknya kondisi negeri ini, masyarakat banyak berkhayal untuk kembali dipimpin oleh Bung Karno. Guna menghilangkan kehausan dan kerinduan akan masa lalu maka sebagian masyarakat mengusung Megawati Soekarno Putri dengan PDIP sebagai partainya untuk menjadi Presiden RI. Nah disinilah awal kesalahan bangsa ini. Megawati hanyalah puteri bung Karno, sehingga banyak sekali perbedaan diantara ke duanya. Baik dari landasan berpolitiknya maupun dari kondisi keluarga sebagai faktor pendukungnya. Disini akan aku sampaikan berbagai perbedaan tersebut . Aku akan mulai dari sisi Bung Karno.

Jejak Politik Soekarno
Soekarno memulai kiprahnya di dunia politik di saat negeri ini masih di bawah penjajahan Belanda. Semua langkah, strategi serta berbagai pengorbanan yang dilakukannya hanya mempunyai satu niat : INDONESIA MERDEKA. Dan untuk itu dia mengalami berbagai rintangan. Diasingkan ke pulau-pulau terpencil, diisolasi dari pergaulan umum, sampai di janjikan pangkat dan jabatan yang terhormat dengan satu syarat , Bung Karno menghentikan teriakan dan tuntutannya tentang INDONESIA MERDEKA. Disini jelas tentang arah berpolitik Soekarno. Bila Bung Karno berpolitik untuk kepentingan diri pribadi yang terwujud dalam bentuk pangkat dan jabatan, maka sejak awal Bung Karno telah menghentikan perjuangan oltiknya. Dia akan menjadi seorang pejabat di bawah pemerintahan Belanda dengan berbagai kemewahan serta fasilitasnya. Sungguh janji yang sangat menggiurkan. Tapi hal itu tidak mampu membelokkan arah perjuangan Soekarno. Karena Prinsip perjuangannya bukan untuk menjadi PRESIDEN RI tetapi untuk KEMERDEKAAN INDONESIA. Dan apabila pada akhirnya dia terpilih sebagai PRESIDEN RI, itu hanya merupakan sebuah DAMPAK bukan TUJUAN dari perjuangannya. Proses pemilihan dirinya tidak di awali masa kampanye yang pada intinya membanggakan diri sendiri, menjual kebaikan diri sendiri, dan bila perlu dan harus perlu untuk menjelekan pihak lain. Pengangkatan dirinya sebagai Presiden tidak di sambutnya dengan teriakan kemenangan. Karena memang Dia tidak pernah merasa menang, mengapa Dia tidak merasa menang ? jawabnya adalah : Dia tidak pernah bertarung dengan siapapun untuk menjadi Presiden RI. Pengankatan dirinya sebagai Presiden RI hanya dijawab dengan ucapan “Terima kasih atas kepercayan ini.” Apa yang diuraikan di atas adalah analisa tentang landasan perjuangan Bung Karno.

Dari sisi penataan keluarga, Bung Karno sangat tidak menghendaki campur aduk antara jabatan sebagai kepala Negara dan jabatan sebagai kepala keluarga. Sehingga dengan prinsip ini Bung Karno tidak pernah membicarakan permasalahan yang dihadapinya sebagai Presiden RI dihadapan anak dan istrinya. Dan dia akan akan murka bila sang istri mencoba ikut bicara dalam hal Keputusan yang dia ambil sebagai Presiden RI. Bung Karno memang pencinta wanita. Tapi paling pantang diatur oleh wanita. Lalu bagaimana dengan Megawati ?

Jejak Politik Megawati
Megawati memulai karier politiknya dari sebuah Partai Politik. Dengan dalih apapun, berdirinya Partai Politik pasti bertujuan ingin menjadi pihak yang berkuasa di Negeri ini. Berbagai cara akan di tempuhnya. Salah satu diantaranya dengan mengupayakan agar salah satu kadernya dapat menjadi Presiden RI. Hanya dengan cara inilah berbagai kemudahan dan fasilitas berupa pangkat dan jabatan akan dapat dinikmati oleh semua jajaran yang ada di dalam sebuah Partai Politik. Dalam organisasi yang demikianlah Megawati dibesarkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya : Megawati terjun kedunia Politik dalam rangka ingin menjadi Presiden RI. Atau dengan kata lain jabatan sebegai Presiden RI menjadi TUJUAN perjuangannya. Bukan untuk kepentingan Bangsa dan Negara. Kepentingan Bangsa dan Negara hanya menjadi DAMPAK. Itupun kalau berdampak.

Dari sisi kehidupan keluarga. Dalam hubungan keluarga sudah jelas Megawati bukan kepala keluarga. Dia hanyalah Istri dan ibu rumah tangga. Situasi yang demikian akan membuat Megawati seakan berdiri di persimpangan jalan. Ketegasan sebagai seorang Presiden serta bakti seorang istri bukanlah 2 hal yang mudah di lakukan. Jika para istri Bung Karno sangat takut untuk ikut berkomentar tentang permasalahan Politik dan Pemerintahan, tidak demikian dengan suami Megawati. Masih segar dalam ingatan kita disaat terjadi konflik antara Megawati dan SBY, pernyataan pedas serta kurang etis justru lebih banyak di keluarkan oleh Taufik Kemas. Dalam wawancara di Kick Andy beberapa waktu lalu, Megawati dengan bangga menceritakan bagaimana di berangkat ke Istana, dengan diikuti oleh cucu-cucunya. Kita semua tahu setiap langkah seorang Presiden selalu diikuti oleh aturan Protokoler. Disana sudah diatur tentang Ajudan dan kendaraan dinas Presiden (RI 1) termasuk siapa saja yang berhak mengendarai kendaran tersebut. Layakkah seorang bocah duduk dalam Kendaraan Kepresidenan ?. Jelas tidak layak. Disini Nampak sekali betapa Megawati belum bisa memisahkan Jabatan Presiden dan kasih sayang seorang nenek.

Dari berbagai perbandingan diatas, jelas nampak perbedaan antara Megawati dan Bung Karno. Kembali kepada kita semua, apakah kita masih harus bermimpi kembali ke jaman Presiden Soekarno dengan memilih Megawati sebagai Presiden RI. Kalau kamu sekalian berpendapat demikian, maka bersiaplah untuk menjadi bangsa yang kecewa. Sekali lagi bangsa yang kecewa.” Demikian Ki Semar menutup ceritanya di hadapan para tamu yang ada. Mendengar penjelasan Ki Semar nampak perubahan di wajah para tamu Ki Semar. Ada wajah sedih, kecewa, bahagia semua campur jadi satu. Sejenak suasana menjadi hening, semua orang sibuk dengan fikiran masing-masing. Keheningan itu hilang saat seorang tamu kembali bertanya kepada Ki Semar “Ki , kalau begitu keadaannya, lalu siapa yang akan kita pilih saat Pemilihan Presiden RI 2009 mendatang ?” sambil menggeser duduknya Ki Semar menjawab “Aku tidak akan mendukung satu nama, tapi aku akan memberi kamu pedoman kriteria seorang Presiden RI :

- Jangan memilih Presiden yang terlalu banyak janji. Semakin banyak dia berjanji semakin banyak pula janji yang akan dia dustai. Dan kita hanya akan menjadi bangsa yang penuh kecewa.

- Jangan memilih Presiden dari Capres yang suka menjelekkan Capres lain. Capres yang demikian telah menunjukkan kekerdilan jiwanya. Sehingga untuk menghilangkan kekerdilannya dia harus naik kebahu Capres lain dengan cara menjelekkan Capres lain tersebut. Dampak yang kedua, capres yang demikian akan selalu mencari kambing hitam apabila menemui kegagalan dalam pemerintahannya.

- Jangan memilih Capres yang sudah pernah menjadi Presiden RI tetapi tidak lama masa kepemimpinannya. Capres yang demikian sudah menunjukkan ketidak mampuannya dalam mengendalikan dan meredam masalah yang ada. Jabatan sebagai Presiden sudah tidak mampu dia pertahankan, apalagi mempertahan kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara ini. Itulah sebagian kriteria yang harus kamu pegang saat akan memilih seorang Presiden. ” Demikian Ki Semar mengakhiri ucapannya. Para tamupun nampak mengangguk angguk dan tersenyum puas.

Tak terasa hari semakin sore, maka berpamitlah para tamu kepada Ki Semar. Suasana pondok kembali sepi, tinggal sosok Ki Semar yang duduk bersila sambil memandang foto Bung Karno yang dipegangnya.

Dengan lirih dia berkata “Ma’af Bung Karno atas pembicaraanku tadi, tapi semua ini aku lakukan demi Bumi Nusantara yang aku cintai, seperti engkau juga sangat mencintainya “.

Oleh: Ki Semar (semar.warta[at]gmail.com)

KoranRakyat.net | Opini
Yogyakarta merupakan propinsi yang memiliki karakteristik khusus yang tidak di miliki oleh daerah daerah lain. Yogyakarta juga merupakan daerah yang tidak mampu ditembus oleh budaya barat, masyarakat Yogyakarta masih berpegang teguh pada sendi sendi kehidupan etika Jawa. Dalam sendi kehidupan yang demikian Sri Sultan Hamengku Bowono X dilahirkan, dan di besarkan.

Sri Sultan dilahirkan dengan nama Bendoro Raden Mas Herjuno Darpito pada tanggal 2 April 1946. Sesuai dengan tradisi yang berlaku di lingkungan Kraton Yogyakarta, maka Sri Sultan mengalami beberapa anugerah nama sesuai tingkat kedewasaan serta trahnya sebagai Putera Mahkota. Beberapa nama yang pernah disandangnya diantaranya :
Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Mangkubumi
KGPAA Hamengku Negara Sudibyo Raja Putera Nalendra Mataram.

Dan yang sangat penting dalam hidupnya adalah pada tgl. 7 Maret 1989 ( Selasa Wage 19 Rajab 1921) dinobatkan sebagai raja di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan berhak menyandang Gelar Sri Sultan Hamengku Buwono X. Menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Disisi pemerintahan Sri Sulta HB X dipercaya untuk untuk menjabat Gubernur DIY sejak 3 Oktober 1998.

Jabatan sebagai Raja di lingkup Kraton Ngayogyakarta serta Gubernur DIY menjadikan Sri Sultan HB X memiki fenomena tersendiri dibanding tokoh Politik dan Pejabat Pemerintah lainnya. Jabatan sebagai Raja di Kraton Ngayogyakarta tidak menjadikan Sri Sultan mebuat garis pemisah antara dirinya dan rakyat, tetapi justru jabatan tersebut dijadikan oleh Sri Sultan HB X sebagai tali pengikat antara dia dan rakyatnya. Dari segi kharisma, jabatan sebagai Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat jauh lebih mendominasi dibanding jabatan Sri Sultan HB X sebagai Gubernur DIY. Penghormatan masyarakat Yogyakarta terhadap seorang raja jauh di atas jabatan apapun yang ada di negeri ini. Termasuk di dalamnya jabatan Presiden RI sekalipun.

Di tinjau dari fakta yang tertuang diawal tulisan ini maka titik tolak kehidupani Sri Sultan Hamengku Buwono memiliki kesamaan dengan KH. Abdurrahman Wahid. Perbedaannya hanya terletak pada lingkup dimana 2 tokoh ini di besarkan serta membangun kharismanya. Bila Sri Sultan dibesarkan dan membangun Kharismanya di lingkup Kraton maka KH. Abdurrhaman Wahid di besarkan dan menggali kharismya di lingkungan Pesantren.

Untuk lebih mengarahkan artikel ini maka sejenak kita analisa siapa KH Abdurrahman Wahid sebenarnya: Gus Dur adalah Putera dari KH. Wahid Hasyim. Dia juga cucu KH. Hasyim Asy’ari. Ayah dan kakek Gus Dur merupakan ulama yang berkharisma sangat besar. Pada awal kiprahnya di pentas nasional Gus Dur merupakan sosok yang penuh pesona. Jabatan sebagai Ketua Umum Nahdataul Ulama periode 1984 sampai 1999 semakin menjadikannya sebagai tokoh yang di segani di Pentas Politik Nasional. Terdorong oleh ambisi pribadi yang terlalu jauh maka Gus Dur mencoba melebarkan sayap di panggung politik nasional. Diawali sebagai salah satu Deklarator PKB Gus Dur semakin berambisi ke jenjang yang lebih tingggi. Jabatan Presiden RI menjadi target utamanya.

Pada titik klimaks inilah kehancuran nama besar Gus Dur bermula. Sebagai pemersatu ummat Islam khususnya Nahdatul Ulama, berubah menjadi tokoh yang justru sering menjadi cikal bakal perpecahan ummat Islam di Indonesia. Banyak sekali Gus Dur melontarkan bola bola panas di tengah ummat Islam. Bila pada awalnya Gus Dur merupakan sosok yang di hormati dan di segani maka saat ini keadaan menjadi bertolak belakang. Gus Dur menjadi tokoh yang sarat dengan makian dan umpatan. Suaranya tak lagi banyak didengar. Dan yang lebih tragis adalah berbagai kecaman pedas, dan hinaan justru banyak datang dari kalangan yang pernah begitu hormat kepadanya.

Gus Dur diambang kehancuran. Kursi Kepresiden sangat sulit dia raih. Akan kembali ke dunia Nahdatul Ulama, banyak tokoh yang menolaknya. Dalam hal ini jangan mencari siapa yang salah, karena semuanya merupakan dampak dari ambisi Gus Dur yang tak terkendali.

Perjalanan karir Gus Dur nampaknya akan menimpa Sri Sultan Hamengku Buwono X. Beberapa waktu terakhir ini, Sri Sultan gencar mempersiapkan diri sebagai Capres 2009. Dengan penuh optimisme Sri Sultan banyak turun kedaerah-daerah sebagai barometer awal langkahnya menuju RI 1. Tawaran PDIP untuk kursi Cawapres mendampingi Megawati juga ditolak oleh Sri Sultan. Tekatnya hanya satu : Menjadi CAPRES 2009 bukan CAWAPRES 2009. Kegagalan serta kehancuran Gus Dur tidak menjadi pelajaran yang berarti bagi Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Ada 2 definisi kepemimpinan yang terabaikan oleh Sri Sultan HB X dan Gus Dur. Yaitu :

Pemimpin Sektoral: Pemimpin yang hadir di lingkup lingkungan tertentu dimana Power Kepemimpinan serta Kharisma yang dimiliki disebabkan oleh faktor darah atau keturunan. Pemimpin dengan katagori ini justru akan menjadi lebih besar bila tetap berada pada lingkungan tersebut. Baik berupa lingkungan Kraton maupun lingkungan Pesantren yang membesarkannya.

Pemimpin Nasional: Pemimpin yang masuk dalam katagori ini adalah seseorang yang membangun Power Kepemimpinan serta Kharismanya berdasarkan apa yang ada pada dirinya, bukan pada faktor ayah, kakek dan lain sebagainya. Bahkan tokoh ini lahir dari suatu keluarga yang sangat sederhana dan tidak memiliki power serta kharisma apapun. Power serta Kharisma dia peroleh mengikuti perjalanan hidupnya.

Sebagai data real coba kita analisa latar belakang 3 Presiden ini, Presiden Soekarno, Presiden Soeharto dan Presiden SBY merupakan 3 figur yang berasal dari kekuarga yang tidak memiliki power dan kharisma. Semua power dan kharisma diperoleh melalui perjuangan bukan warisan.

Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak akan memperoleh Power serta Kharisma yang demikian besar apabila dia bukan Putera Hamengku Buwono IX. Dia memiliki Power untuk wilayah Yogyakarta maksimal untuk wilayah Pulau Jawa. Dan dia tidak akan memiliki Power serta Kharisma diluar Pulau Jawa.

Andaipun kursi Kepresiden akan berhasil diraihnya, maka selama 5 tahun Sri Sultan harus siap untuk menerima berbagai kritik, celaan, demo sampai pada penolakan kedatangannya pada suatu daerah tertentu, dan tidak mustahil hal itu akan datang dari para Mahasiswa UGM yang sering melakukan penolakan atas kedatangan seorang Presiden. Bisa di bayangkan betapa pedih dan tragisnya perasaan Sri Sultan. Sri Sultan akan menjadi sosok sorotan serta kritikan pedas dari lingkungan yang dulu pernah sangat memujanya. Melihat tantangan kedepan, semua akan berpulang kepada diri Sri Sultan Hamengku Buwono X. Satu hal yang perlu menjadi catatan besar bagi Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah karakteristik masyarakat dan pemuda khususnya para Mahasiswa yang ada di Indonesia adalah : Bangsa Indonesia mempunyai ciri khas untuk menghujat Presiden yang berkuasa, tetapi akan memuja bagaikan Dewa bila mantan Presiden telah tiada.

Oleh: Ki Semar (semar.warta[at]gmail.com)