Archive for the ‘Politik’ Category

15 caleg Jombang Mundur sebelum perang

Saturday, March 28th, 2009

KoranRakyat.net | Jombang
Pertarungan antar calon anggota legisalatif (caleg) untuk menduduki kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Jombang 9 april nanti menyiutkan beberapa caleg. Terbukti, dalam catatatan yang ada di Komisi Pemilihan umum daerah (KPUD) setempat, sebanyak 15 caleg DPRD Jombang telah mengundurkan diri dari Daftar Calon Tetap (DCT) alias mundur sebelum berperang melawan partai lainnya termasuk diantaranya tiga caleg dari Partai Demokrasi Pembaharuan.

“Keseluruhan Caleg yang telah mengundurkan diri sebanyak 15 caleg,” ujar Pokja Sosialisasi KPUD Jombang, Minan Rohman saat ditemui dikantornya, kemarin.

Dijelaskan Minan, jumlah keseluruhan caleg tersebut termasuk tiga caleg PDP Jombang melayangkan surat resmi dari pihak DPC PDP Jombang dengan nomor surat 2013/S.Eks/PKK-PDP/III/2009 tentang pengunduran diri caleg yakni sebanyak 3 orang. Diantaranya, Tukiman dan Yuyun Fitriawati dari Daerah Pemilihan (dapil) III meliputi Kecamatan Mojowarno, Bareng,Wonosalam dan Mojoagung. Dan Nadliroh dari dapil IV wilayah kecamatan Ngoro, Gudo, Perak dan Bandar kedungmulyo.

“Alasan mereka yakni tidak siap melanjutkan proses pencalegan,” kata Minan Menjelaskan.

Dikatakannya, pihak KPU setempat menerima surat pengunduran diri dari caleg PDP tersebut tertanggal 17 Maret 2009 lalu.

Seperti yang diketahui, dari daftar caleg sementara (DCS) semula ada 618 orang caleg, namun pada saat dilakukan public review dan dilakukan seleksi oleh KPUD Jombang, ditetapkan DCT sebanyak 611 orang caleg yang maju dalam pileg mendatang. Dengan adanya beberapa perkembangn terbaru yakni mundurnya 15 orang caleg itu, kini tersisa 596 caleg yang akan bertarung pada pemilu yang tinggal hitungan hari. (Muza Nifira)

Eko Patrio Gandeng Ruben, Ifan dan Fita KDI

Saturday, March 28th, 2009

KoranRakyat.net | Madiun
Artis pelawak Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Caleg DPR-RI nomor urut 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan (Dapil) VIII, menggandeng artis lain yakni Ruben, Ifan Gunawan dan Fita KDI.

Saat kampanye di Lapangan Gulun, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Eko Patrio yang didampingi istrinya Viona Rosalina, tiba dilokasi kampanye pukul 13.30 WIB.

Bersamaan itu, Eko, Ruben, Ifan Gunawan dan Fita, langsung dihadang simpatisan PAN kebanyakan kaum ibu-ibu dan anak-anak.

Spontan, rombongan Eko Patrio saat baru turun dari mobil pribadinya terkejut. Sehingga, langkahnya terhenti karena sulit menembus banyaknya simpatisan PAN menghadang dijalan masuk menuju panggung kampanye.

Beruntung aparat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Madiun yang mengamankan berhasil menembus kerumunan massa simpatisan PAN, yang sejak pukul 14.00 WIB memenuhi Lapangan Gulun itu.

Meski demikian langkah Eko, Ruben, Ifan Gunawan dan Fita sedikit tersendat, karena banyaknya kaum ibu, anak baru gede (ABG) maupun anak kecil yang memaksa ingin berjabat tangan serta foto bersama.

Akibat itu, aparat kepolisian mengalami kerepotan dan terpaksa membiarkan langkah rombongan artis itu terhenti sejenak. Usai foto bersama dengan para simpatisan, Eko, Viona Rosalina, Ruben, Ifan Gunawan dan Fita menaiki panggung kampanye.

Disela-sela kampanyenya itu, Eko Patrio langsung menegenalkan diri meski simpatisan PAN maupun masyarakat Madiun sudah banyak yang tahu. Begitu juga Ruben dan Ifan Gunawan, tidak kalahnya mengocak perut para simpatisan PAN yang hadir. (Ajun Ally)

Eko Patrio Kampanye, Sosialisasi Pemilu

Saturday, March 28th, 2009

KoranRakyat.net | Madiun
Sedikitnya 700 simpatisan Partai Amanat Nasional (PA) Kota Madiun, menyerbu panggung kampanye bersamaan Eko Patrio Caleg DPR-RI nomor urut 1 Dapil VIII Jatim, didampingi istri Viona Rosalina dan Ruben, Ifan Gunawan serta Fita KDI, menyapa Assalamulaekum Wbr ? 

Seketika itu disambut sipatisan PAN Kota Madiun, Walaekum salam? Ditengah-tengah kampanye politiknya, Eko Patrio menyampaikan pentingnya menghindari golongan putih (Golput) dalam Pemilu Legislatif (Pilleg) maupun Pilpres RI 2009 mendatang.

“Sebab, Warga Negera Indonesia (WNI) yang baik perlu berdemokrasi serta berkewajibab mencoblos dalam PIlleg 9 April 2009 nanti. Setuju ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik?,” ujar Eko Patrio, seketika itu disambut serempak oleh ratusan simpatisan PAN, “setuju hindari Golput”.

Entah karena apa, mendadak pidato politik Eko Patrio langsung terhenti. Ternyata, seorang anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat didampingi anggota polisi mengingatkan waktu kampanye berakhir pukul 16.00 WIB.

Saat itu, juga Eko Patrio dan kader PAN menyanggupi ketentuan Panwaslu. Sejenak tehenti kampanye Eko Patrio, dan dilanjutkan Fita KDI menyanyikan lagu dengan judul “Alun-Alun Nganjuk” dalam irama dangdut.

Sejurus alunan musik dangdut usai, Eko Patrio menceritakan kalau dirinya putra asli Jawa Timur yakni Nganjuk. Karena, ayah Eko Patrio berasal dari Ngawi dan ibunya dari Nganjuk. Maka perlu, Eko Patrio membangun daerah khususnya Dapil VIII ini.

Disela-sela itu, Eko Patrio juga menyempatkan guyonan bersama Ruben dan Ifan Gunawan hingga mengundang gelak tawa ratusan simpatisan PAN yang hadir. Kata Eko Patrio, kedatangan Ruben dan Ifan Gunawan di Madiun, wajib menyapa dengan bahasa jawa.

Lalu, mendapat tawaran itu, Ruben dan Ifan Gunawan menyanggupi. Eko Patrio pun mengajarkan bahasa jawa dengan diikuti Ruben. “Kulo, mbok dan bapa kulo ketek (saya, ibu dan ayah saya monyet). Ketek (monyet) itu, artinya gandeng ya ibu-ibu, lalu disambut simpatisan ya?

Mendegar artian itu, spontan disambut ger-geran gelak tawa oleh ratusan simpatisan PAN. Namun sejurus itu, Ruben langsung mengembalikan artian itu “yang ngomong (bicara)–Eko Patrio” itu juga ketek (monyet).  

Sedangkan Ifan Gunawan hanya tertawa sebebas mungkin, bersama ratusan simpatisan PAN lainya.

“Sudah-sudah ?? Saya disini, juga mau ikut ngomong “masyarakat Madiun, jangan lupa’ nanti tangal 9 April 2009, contreng nomor 1 pada nama Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan partainya (PAN) nomor 9,” katanya, sisambut simpatisan PAN “oke”?. (Ajun Ally)

Kampanye Eko Patrio Dibubarkan Paksa Panwaslu Kota Madiun

Saturday, March 28th, 2009

KoranRakyat.net | Madiun
Belum lama atau hangat menyampaikan pidato politiknya, Eko Patrio saat berkampanye di Lapangan Gulun, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dibubarkan paksa oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat.

Pasalnya, Eko Patrio dan kader PAN melebihi batas aturan berkampanye yakni berakahir pukul 16.00 WIB. Namun, hingga pukul 16.00 WIB, kampanye Eko Patrio didampingi artis lain Ruben, Ifan Gunawan dan Fita KDI tetap asik diatas panggung. 

Padahal, sebelumnya anggota Panwaslu Kota Madiun yakni Sugeng Hariyadi telah mengingatkan kalau waktu kampanye PAN menjelang selasai. Tapi, kader PAN dan Eko Patrio tetap memaksakan berkampanye.

“Baik pak, gimana kalau satu lagu lagi. Biar mbak Fita KDI menyayikan satu lagu lagi,” kata Eko Patrio saat meminta waktu tambahan kepada anggota Panwaslu Kota Madiun. Mendangapi itu, anggota Panwaslu Sugeng Hariyadi menyetujui.

Tapi, bukanya usai lagu dinyanyikan Fita berjudul “Luku-Liku” terakhir dan waktu kampanye juga berkahir. Caleg DPR-RI Eko Patrio dan kader PAN, tidak segara turun panggung atau meninggalkan aktivitas politiknya.

Jusetru seorang Eko Patrio, mengambil mikropon yang tersedia dan menyampaikan “jangan lupa nanti tanggal 9 April 2009, contreng nomor 1 dan partai nomor 9. Begitu juga, seorang kader PAN setempat masih sempat menyapaikan pandangan politiknya.

Melihat aksi dinilai memanfaatkan waktu melebihi batas waktu kampanye yakni pukul 16.00 WIB, anggota Panwaslu langsung naik pangggung lagi dan meminta agar rombongan Eko Patrio segera turun panggung dan meninggalkan aktivitas politik.

“Tolong berheti, sudah jangan lakukan lagi kegiatan politik disini. Karena, waktu sudah habis yaitu menunjukan pukul 16.10 WIB,” jelas Sugeng Hariyadi.

Mendapat pernyataan anggota Panwaslu itu, rombongan Eko Patrio segera turun panggung kampanye dan langsung memasuki mobil pribadinya. Meski didalam mobil, Eko Patrio masih sempat menyapa simpatisan PAN yang mengepung kendaraannya. (Ajun Ally)

Eko Patrio, Terget Bangun Desa Berkecukupan

Saturday, March 28th, 2009

KoranRakyat.net | Madiun
Meski menelan kekecewaan akibat kamanpeyenya diburkan paksa oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Madiun, Eko Patrio–caleg DPR-RI nomor urut 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN) optimis akan meraih suara terbanyak khususnya di Dapil VIII.

“Tentu harapan saya, mendapat suara sebanyak-banyaknya. Karena, itu sesuai harapan partai,” ujar EKo Patrio, Kamis (26/3/2009), saat ditemui wartawan dikendaraan pribadinya.

Meski penyampaian politik, kata dia, tidak maksimal saat di Lapangan Gulun, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, namun diyakini adalah langkah terbaik yang dilakukan oleh Panwaslu.

“Terima kasih untuk anggota Panwaslu, yang telah mengingatkan kegiatan politik kami di Dapil VIII khususnya Madiun. Sehingga, kami tidak dinilai partai yang tidak disiplin,” jelasnya.

Menyinggung target, nanti bila terpilih sebagai wakil rakyat di DPR-RI? Eko Patrio menegaskan di Dapil VIII, karena nantinya ia akan memilih dua komisi yakni komisi V atau X. Karena komisi V, menanganii perencanaan pembangunan desa dan perumahan rakyat.

“Sedangkan di komisi X, menangani masalah pendidikan dan seni budaya. Ini tentu, sesuai dengan besik saya yang ada. Sehingga, saya menjadi wakil rakyat sangat bermanfaat untuk kampung halaman,” tegas Eko Patrio.

Ia mengatakan sudah waktunya mengabdi untuk rakyat, kalau bicara soal untung tidaknya lebih baik melanjutkan kariernya bersama Raben dan Ivan Gunawan. “Tapi, semua itu, bagi kami sudah lebih cukup. Kini, sudah waktunya saya untuk membangun desa,” tandasnya, lagi.

Karena di Jatim khususnya di Dapil VIII, imbuh dia, masih banyak desa yang tertingal bahkan perlu pembangunan menuju kota. Sehingga, masyarakat yang ada dapat menikmati tempat yang layak serta berkecukupan segala kebutuhan hidup. (Ajun Ally)

Kampanye Caleg, Selalu Hadirkan Anak-Anak

Saturday, March 28th, 2009

KoranRakyat.net | Madiun
Pelanggaran kampanye terbuka melibatkan mereka belum memiliki hak pilih, masih mewarnai kampanye Partai Amanat Nasional (PAN) di Kota Madiun dan Partai Demokrat (PD) di Kabupaten Madiun, Kamis (26/3/2009).

Tidak hanya itu, pelanggaran lain berupa menggelar diatas jam 16.00 WIB. PAN menggelar kampanye terbuka di Lapangan Gulun, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman. Bahkan kampanye dihentikan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat, dinlai melebih waktu ditentukan.

Massa simpatisan PAN memadati Langan Gulun terlihat juga anak-anak atau mereka belum memiliki hak pilih. Tapi, atas kejadian itu, Panwaslu tidak memberikan peringatan apapun.

Begitu juga, saat kampanye terbuka digelar Partai Demokrat (PD) di Lapangan Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, terlihat anak-anak juga berada dilapangan tersebut.

Kampanye PD dihadiri Caleg DPR-RI yaitu Sutjipto, Guntur Sasono dan lainnya. Dalam kampanye tersebut, panitia menghadirkan penyanyi lokal seksi menggoyang ratusan massa memadati lapangan. Hal sama, juga dilakukan kampanye PAN menghadirkan penyanyi seksi.

Tapi, Ketua DPC PD setempat H Iswanto juga hadir, tidak bisa naik mimbar, sebab selaku Wakil Bupati Madiun tidak mengajukan ijin cuti.

“Wah, saya tidak berani atau bisa naik ke panggung. Jika saya berani naik, pasti saya disemprit atau dapat peringatan dari Panwaslu,” ujarnya.

Kampanyae PD diselesaikan sekitar pukul 15.50 WIB, untuk menghindari peringatan dari Panwaslu setempat. (Ajun Ally)

Pengurus Ponpes, Tak Tahu DPT Fiktif

Saturday, March 28th, 2009

KoranRakyat.net | Ponorogo
Temuan dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) fiktif di Tempat Pemunggut Suara (TPS) 12 Kelurahan Tonatan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo, makin terang.

Titik terang menyangkut keterangan dari seorang pengurus Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Huda, Desa Tonatan.

“Awalnya, kami oleh Petugas Pemunggutan Suara (PPS) hanya diminta daftar nama santri yang memiliki hak pilih,” kata seorang pengurus Ponpes Darul Huda, Ustadz Fuad kepada wartawan, Kamis (26/3/2009).

Selain itu, kata dia, pihak PPS juga meminta nama, tempat tanggal lahir (TTL) dan alamat, tanpa memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Begitu muncul ribut-ribut soal NIK dan TPS 12 di Kelurahan Tonatan, membuat kalangan Ponpes Darul Huda kaget.

“Ribuan soal NIK aneh dalam DPT dan TPS 12 itu, tidak diketahui kami. Sebab, saat diminta menyerahkan berkas-berkas PPS memang tidak meminta NIK,” jelasnya.

Menurutnya para santri sendiri tidak memiliki NIK, disebabkan sebagian dari mereka yakni berasal dari luar Kabupaten Ponorogo. Selain itu, PPS Kelurahan Tonatan baru meminta menyerahkan NIK, Senin (23/3/2009) lalu.

“Sebagian santri dari Kabupaten Ponorogo, jelas memiliki NIK itu. Namun, santri dari luar Kabupaten Ponorogo, pasti memiliki NIK berbeda, apalagi berasal dari luar Jatim,” ungkapnya Ustadz Fuad, lagi. (Ajun Ally)

Santri Ponpes Darul Huda, Terkejut Masuk DPT Fiktif

Saturday, March 28th, 2009

KoranRakyat.net | Ponorogo
Sejumlah santri Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Huda di Desa Tonatan, Kec/Kabupaten Ponorogo, mengaku sudah mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sendiri dari daerah asal.

Misalkan Anwar asal Kabupaten Madiun yakni siswa kelas 12 Madrasah Aliyah (MA) Darul Huda menyatakan sudah mempunyai NIK dari daerah asal. Bahkan, kebayakan santri tidak tahu, jika masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) setempat.

“Kami tidak tahu, kalau masuk DPT Kabupaten Ponorogo. Saya sendiri, sudah masuk di DPT daerah asal,” ujarnya, kepada wartawan, Kamis (26/3/2009).

Atas sejumlah temuan itu, hingga berita ini diturunkan PPS Kelurahan Tonatan belum bisa ditemui atau dikonfirmnasi.

Dilaporkan seperti diberitakan sebelumnya, temuan Posko PDIP Dapil VII Jatim, di Kelurahan Tonatan muncul TPS baru, seharusnya jumlah 11 TPS. Tapi, dalam perkembangannya menjadi 12 TPS berlokasi di Ponpes Darul Huda. Keanehan, makin terkuak TPS itu berisikan 544 pemilih.

Padahal, sesuai aturan per TPS maksimal memiliki 500 pemilih, keanehan lain menyangkut NIK seharusnya berisikan 16 digit angka. Tapi, di data DPT pada TPS 12 ini NIK berisikan 13 digit dengan  3 digit terakhir berisikan XXX atau Triplle X. (Ajun Ally)

Caleg DPR-RI Eko Patrio, Kampanye di Madiun

Saturday, March 28th, 2009

KoranRakyat.net | Madiun
Memasuki dua sepekan terakhir ini, musim kampanye jelang Pemilu Legislatif (Pilleg) yang digelar 9 April 2009 mendatang terus berkibar dan mblusukan ke kampung-kampung.

Artis pelawak Eko Patrio, anggota calon legislatif (Caleg) DPR-RI nomor urut 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil VIII Jatim, Kamis (26/3/2009) sore, rencananya akan berkampanye bersama caleg-caleg di daerah.

Kampanye Eko Patrio atau punya nama lengkap Eko Hendro Purnomo, kali ini digelar di Lapangan Gulun, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun.

Sebab, wilayah Kabupaten/Kota Madiun bagian dari Dapil VIII Jatim yakni Nganjuk, Jombang dan Mojokerto.

Untuk pengamanan kampaye Eko Patrio, Kepolisian Wilayah Kota (Polresta) Madiun melibatkan sebanyak 600 personil yakni anggota Intelkam, Satreskrim, Samapta dan Satlantas.

“Sebelum kampanye dimulai, kami sudah mensiagakan anggota dilokasi,” ujar Kabag Ops Polresta Madiun, Kompol Muhamad Muhlas SH saat dihubungi via telepon. (Ajun Ally)

Partai Kedaulatan Issukan Anti Money Politik

Wednesday, March 25th, 2009

KoranRakyat.net Jombang
Berbagai issu dilakukan oleh partai politik saat berkampanye guna mencari dukungan dari masyarakat, termasuk oleh Partai Kedaulatan (PK). Partai yang terbilang baru dalam kancah perpolitikan ini dalam kampanyenya di Jombang mengatakan anti money politik dalam pemilu kali ini. dengan issu tersebut diharapkan dapat mendongkrak suara dalam pemilu yang akan digelar 9 april nanti.

“Sesuai targetan kami, optimis dapat memperoleh lima kursi legislatif,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PK Jombang, Ahmad Hasan Affandi kepada KoranRakyat.NET kemarin.

Alumnus Fisipol Undar Jombang ini mengatakan proses pemilu kali ini memang berbeda dari sebelumnya. Dia mengakui bahwa uang selalu identik dengan digelarnya pesta demokrasi. Tidak hanya pada saat pemilu saja, melainkan bisa dilihat saat digelarnya pilkada hingga pilkades.

“Yang pasti, Partai Kedaulan anti terhadap money politic dan mengedepankan civil society,” tukasnya.

lebih lanjut Hasan mengatakan, pihaknya mengaku melalui issu tersebut mendapat dukungan dari Ormas Aliansi Pelangi Nusantara Kabupaten Jombang. “Selain Money Politik, kita juga akan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” terang Hasan.

Dalam strategi pemenangan partai bergambar bintang dikelilingi padi kapas ini juga mengusung isu perubahan.

“Dengan mengusung perubahan yang dimulai dari sistem dasar serta melalui central unit control (CUC) dengan tujuan untuk mengimplementasikan hasil pengaduan masyarakat, merupakan salah satu bagian dari program partai untuk menghadapi polemik dimasyarakat,” tegasnya pria alumnus undar ini.

Meski demikian, Hasan menyadari hal itu tidak mudah untuk di wujudkan. Karena pada kenyataannya masyarakat sudah pintar menentukan pilihannya. “Masyarakat tidak lagi memandang bendera partai, tapi figur seorang pemimpin,” pingkasnya. (Muza Nifira)

Selama Kampanye, Panwaslu jatim Awasi Money Politic

Wednesday, March 18th, 2009

KoranRakyat.net | Surabaya
Panwaslu Jatim berjanji akan mengawasi segala jenis pelanggaran pemilu di Jatim. Terutama tentang penyebaran politik uang saat kampanye selama tiga minggu yakni 16 Maret-5 April 2009. Sebab, politik uang dianggap tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Selain itu, dalam aturan perundang-undangan telah dilarang secara tegas.

Ketua Panwaslu Jatim, Sri Sugeng Pudjiatmiko ditemui saat kampanye damai di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya, mengatakan, pihaknya mengimbau kepada seluruh parpol peserta pemilu dan calon anggota DPD RI tidak melakukan money politic.

“Kami siap mengawasi mulai dari tingkat paling bawah, panwascam, panwas kabupaten dan kota juga siap bergerak di lapangan,” katanya dengan tegas, Senin (16/3).

Anggota KPU Jatim, Andry Dewanto menambahkan, ada tempat-tempat yang dilarang digunakan kampanye, yakni tempat ibadah, sarana pendidikan dan kantor pemerintahan. Fasilitas negara juga tidak boleh digunakan saat kampanye, seperti mobil dinas.

“Jika terbukti menggunakan fasilitas negara, kami bersama panwaslu akan menindak tegas,” imbuhnya.

Saat acara kampanye damai yang diadakan KPU Jatim di Monumen Tugu Pahlawan, hanya dihadiri sekitar 20 parpol perserta pemilu.

“Mungkin, mereka terjebak kecamatan di Surabaya saat ini. Tapi, parpol yang datang sudah cukup mewakili 38 parpol di Jatim,” tuturnya. (Muza Nifira)

Dua Parpol di Denpasar Tak Teken Nota Kesepakatan Damai

Saturday, February 21st, 2009

KoranRakyat.net | Denpasar
Jelang dilaksanakannya pemilihan umum April 2009 mendatang, jajaran Kepolisia Polda Bali mengumpulkan seluruh partai politik yang akan bertarung di provinsi Bali. Namun sayang, dalam penekenan nota kesepakatan damai itu, ada dua partai yang berhalangan  hadir. Ke dua partai tersebut adalah  Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), dan Partai Pelopor

Sementara Kapolda Bali Irjen T Ashikin Husein mengatakan, kesepakatan damai tersebut dilakuakan untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban bersama dalam menjalankan pemilu mendatang. “Jadi ini kesepakatan bersama, untuk saling mentaati kesepakatan hukum yang berlaku,” ujar Kapolda, ditemui Kamis (19/2) kepada awak media kemarin.

Harapannya kata dia, kesepakatan tersebut nantinya bisa dijalankan bersama serta sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Dalam kesepakatan tersebut salah satu poinnya adalah apapun hasil pemilu 2009 nanti, partai peserta pemilu harus bisa menyikapi dengan bijak disertai kesadaran soal hasil pemilihan mendatang. Selain itu juga terdapat poin yang intinya mendukung aparat  dalam melakuakan penindakan hukum terhadap pelaku yang melakuakan pelanggaran dalam pemilu.

Kesepakatan itu menurutnya adalah kesepakatan yang akan mengikat orang secara moral. “Jadi kesepakatan secara moral saja, yang mengikat,” imbuhnya. Namun demikian kata dia, jika nanti terjadi pelanggaran, tentunya pihak kepolisian akan melakuakan upaya hukum sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakaukan. “Tapi untuk menindak setiap pelanggaran, kita menunggu adanya pengaduan dari panwas, jadi bukan polisi langsung, tapi lewat Panwas yang megadukan ke kita, baru kemudian kita akan mengambil tindakan,” paparnya.

Sementara dalam masa pra maupun pasca pemilu, pihaknya akan menerjunkan setidaknya sekitar 7477 personel yang akan melakuakan pengamanan pemilu. Ditempat terpisah, Ketua Komisi Pemulihan Umum (KPU) I Ketut Sukawati Lanang Prabawa mengatakan, dalam nota kesepakatan damai itu setidaknya ada dua prtai yang tidak ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Diantaranya adalah partai Pelopor dan PNBKI. “Keduanya tidak hadir mungkin karena kesibukan masing-masing,” paparnya. Disinggung apakah ada sanksi atau tidak. ? “Kalau sanksi mungkin sanksi moral saja,” pungkasnya. (Muhammad Husen Shandy)

SOEHARTO PUTERA MAHKOTA SOEKARNO

Saturday, February 7th, 2009

soekarno-soehartoKoranRakyat.net | Opini
Indonesia sebagai suatu bangsa sebenarnya pernah mendapat anugerah surga. Hal itu terwujud karena di Bumi Nusantara ini pernah terlahir 2 tokoh besar yang hidup dalam jaman yang berkesinambungan. Yang satu menggantikan yang lainnya. Ke 2 tokoh tersebut adalah SOEKARNO dan SOEHARTO. Dalam satu abad kedepan saya tidak yakin Indonesia mendapat pengganti ke 2 tokoh besar tersebut.

Berbicara hubungan antara Presiden Soekarno dan Jend. Soeharto, pikiran kita akan langsung tertaut pada peritiwa berdarah G30S PKI. Yang Nampak dalam pemikiran kita serta berbagai analisa selama ini adalah : JENDERAL SOEHARTO melakukan KUDETA terselubung atas Presiden SOEKARNO. Adakah yang pernah berfikir bahwasanya Jend. Soeharto adalah Kader Terbaik Presiden Soekarno, atau dalam bahasa Poltik kita menyebut : JENDERAL SOEHARTO PUTERA MAHKOTA PRESIDEN SOEKARNO.

Untuk lebih menjelaskan permasalahan diatas maka kita harus kembali mengevaluasi Siapa Presiden Soekarno dan bagaimana faham Politik yang diyakini dan dijunjung tinggi oleh Soekarno sejak menginjakkan kaki dikancah Pergerakan Nasional.

Presiden Soekarno menjunjung tinggi Nasionalisme, dan mengaplikasikan Faham Demokrasi dalam menjalankan Pemerintahan. Salah satiu inti dari pemerintahan yang menganut faham Demokrasi adalah : Jabatan Presiden bukan bersifat abadi. Tetapi terus bergulir dengan berpedoman pada suara dan aspirasi rakyat. Membaca penjelasan ini tentu akan mengundang pertanyaan : Mengapa Soekarno mengangkat dirinya sebagai Presiden seumur hidup , yang berarti pula bahwa Presiden Soekarno telah mengangkat dirinya sebagai Raja di Indonesia.

Jawaban dari pertanyaan di atas adalah TIDAK. Sekali lagi TIDAK. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup adalah merupakan strategi politik Presiden Soekarno. Presiden Soekarno menyadari bahwa jabatan sebagai Presiden RI merupakan incaran beberapa tokoh, baik tokoh politik maupun tokoh militer. Dengan mengangkat diri sebagai Presiden seumur hidup, Presiden Soekarno berharap dapat membunuh harapan orang-orang yang mengincar kursi Kepresidenan. Presiden Soekarno membutuhkan waktu untuk menggodok PUTRA MAHKOTA hingga siap menerima tongkat komando sebagai Presiden RI.

Kita semua tahu bahwa Presiden Soekarno sejak masih muda sudah keranjingan untuk belajar berbagai teori politik yang ada. Dan salah satu teori politik yang sedikit mempengaruhi pola pikir Presiden Soekarno adalah teori Komunis. Hal ini bukan sebagai bukti bahwa dia Komunis. Presiden Soekarno tetap Nasionalis. Salah satu strategi Komunis yang digunakan Presiden Soekarno adalah menutup rapat rahasia siapa sebenarnya Putra Mahkota yang tengah dipersiapkan untuk menerima Komando Presiden RI ke 2.

Keberadaan Putera Mahkota hanya di ketahui oleh SEGITIGA EMAS, yakni Presiden Soekarno, Jend. Soeharto dan Letkol Untung. Penempatan Letkol Untung selaku salah satu Komandan Pasukan Cakra Bhirawa adalah hasil kesepakatan Segitiga Emas. Dalam hal ini Letkol Untung berfungsi sebagai pelindung Presiden Soekarno dan penghubung antara Presiden Soekarno dan Jend. Soeharto. Yang tentu saja semua itu dilakukan secara diam-diam. (Operasi Intelijen). Dengan kata lain Letkol Untung merupakan JEMBATAN EMAS antara RAJA & PUTERA MAHKOTA. Kedekatan Untung dengan Jend. Soeharto diawali saat Jend. Soeharto menjabat Pangdam Diponegoro. Dan atas perintah Presiden Soekarno Lekol Untung mendampingi Jenderal Soeharto dalam Operasi Mandala. Tugas utamanya adalah menyelamatkan sang Putera Mahkota apabila terjadi kondisi darurat.

Setelah selayang pandang kita tampilkan hubungan Segitiga Emas dalam rencana Suksesi Nasional, maka sebagian kita pasti bertanya : Dimana posisi PKI dalam proses alih generasi ini.

PKI mendapat dukungan kuat dari RRC, hal ini membuat Partai ini sempat melambung di kancah Politik Nasional. Kekuatan dukungan dari RRC ini membuat Presiden Soekarno tidak gegabah dalam menghadapi PKI. Tapi kita semua tahu bahwasanya Presiden Soekarno adalah seorang Muslim yang taat menjalankan ibadah agamanya. Dalam hal Keagamaan Presiden Soekarno berfaham Muhammadiyah. Dengan dasar sebagai muslim yang taat ini sebenarnya Presiden Soekarno tidak menginginkan keberadaan Partai Komunis di Indonesia. Dalam suatu percakapan dengan beberapa tokoh Nasionalis Presiden Soekarno mengatakan “ Aku sekarang sedang Fokus dalam konfrontasi dengan Malaysia. Masalah PKI nanti akan tiba waktunya “

Menghadapi kondisi yang serba sulit ini maka Presiden Soekarno dan Jend. Soeharto mengatur strategi agar dapat menghancurkan Partai Komunis dengan cara MELEMPAR BOLA API LALU BAKAR. Atau dengan kata lain MENGGIRING PARTAI KOMUNIS UNTUK MENGGALI KUBUR SENDIRI. Suatu operasi Intelijen besar yang tumbuh dari 2 jenius Indonesia.

Fakta-fakta dibawah ini akan menambah keyakinan kita bagaimana sebenarnya hubungan antara Presiden Soekarno dan Jenderal Soeharto.

  1. Saat Jenderal Soeharto di adili untuk kasus penyelindupan peralatan tempur TNI AD, Presiden Soekarno memerintahkan menghentingan proses hukum yang tengah berjalan. Hal ini menimbulkan kekecewaan dan pertanyaan besar bagi para Perwira yang menangani kasus tersebut.
  2. Jenderal Soeharto tidak masuk dalam daftar KANDIDAT calon Pangdam Diponegoro. Tetapi karena campur tangan Presiden Soekarno selaku Panglima tertinggi ABRI maka jabatan Pangdam Diponegoro di serahkan kepada Jenderal Soeharto.
  3. Pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai PANGKOSTRAD juga tak lepas dari peran Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memahami bahwa jabatan Pangkostrad merupakan jabatan Strategis di lingkungan TNI AD. Maka hanya seorang Putera Mahkota yang berhak mendudukinya.
  4. Rencana pengangkatan Jenderal Pranoto sebagai pengendali sementara TNI AD pasca terjadinya G30S PKI hanya sebuah sandiwara. Pada kenyataannya Jenderal Soeharto lah yang menduduki jabatan tersebut. Sandiwara perlu dilakukan untuk menutup kedekatan Presiden Soekarno dan Jenderal Soeharto.
  5. Tidak tercantumnya nama Jend. Soeharto dari daftar Jenderal yang di culik pada peristiwa G30S PKI pada awalnya menjadi sebuah misteri besar. Secara logika apabila operasi tersebut di tujukan untuk melenyapkan Jenderal yang berposisi strategis di lingkungan TNI AD , maka sebagai Pangkostrad seharusnya menduduki daftar teratas setelah Jenderal A. Yani. Tetapi bila kita lihat bahwa komandan operasi tersebut bagian dari Segitiga Emas maka wajar jika Jendral Soeharto tidak termasuk di dalamnya. Dan bila kita lebih jeli melihat nama para korban penculikan, Nampak disana sederet nama yang pernah terlibat dalam pengusutan Jend. Soeharto dalam kasus penyelundupan peralatan tempur TNI AD. Dan mereka mencium bau kurang sedap tentang kedekatan Jend. Soeharto dan Presiden Soekarno. Jadi pada dasarnya penculikan bebrapa Jenderal di jajaran TNI AD tersebut lebih terfokus untuk menghapus jejak adanya Putera Mahkota Presiden Soekarno.
  6. Pemberian SUPERSEMAR dari Presiden Soekarno kepada Jend. Soeharto merupakan titik puncak rencana Presiden Soekarno dan Jend. Soeharto untuk melenyapkan PKI dari Indonesia. Dan hal ini dipandang oleh dunia luar sebagai dampak percobaan Kudeta yang dilakukan oleh PKI dengan bantuan beberapa Jenderal TNI AD yang tergabung dalam Dewan Jenderal. Dan tugas penumpasan PKI dianggap sebagai tugas yang sangat besar, sehingga hanya layak dilakukan oleh seorang Putera Mahkota. Dalam hal ini Jenderal Soeharto. Jelas Nampak disini bahwasanya pemberian SUPER SEMAR bukan bersifat paksaan apalagi dibawah todongan senjata Basuki Rahmat, dan M. Yusup, seperti kabar yang beredar saat ini. Perlu diingat bahwa Pemberian Super Semar dilakukan oleh Presiden Soekarno saat dia masih menjabat Presiden RI/Pemimpin Besar Revolusi dan Panglima Tertinggi ABRI. Dengan Jabatan tersebut alangkah mudahnya Presiden Soekarno menggunakan kekuatan TNI AU, TNI AL dan POLRI untuk menghancurkan kekuatan Jenderal Soeharto, serta menghukum gantung Basuki Rahmat dan M.Yusup, atas kelancangannya mengancam seorang Presiden.

Proses Suksesi kepemimpinan Nasional mulai bergulir. Dengan Super Semar di tangan perlahan Jenderal Soeharto menerima tongkat estafet kepemimpinan nasional.

Dan pada posisi inilah sejarah berputar 180 derajat. Tanpa diduga sebelumnya, CIA melancarkan operasi anti Soekarno. Berbagai elemen masyarakat dimasuki oleh CIA. Sehingga dalam waktu singkat berkobarlah api anti Soekarno. Para Mahasiswa juga ambil bagian dalam gerakan anti Soekarno. Dalam situasi ini, siapapun yang dipandang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Soekarno akan di hancurkan.

Kondisi yang sangat sulit ini menyebabkan Jenderal Soeharto segera merubah strategi yang dijalankan. Dari seorang Putera Mahkota berbalik berdiri di belakang Mahasiswa mengobarkan api anti Soekarno. Sehingga dalam waktu singkat Jenderal Soeharto berhasil mendapat simpati elemen masyarakat , mahasiswa dan CIA. Mereka menganggap Jenderal Soeharto sebagai calon pemimpin masa depan dan layak mendapat dukungan.

Ganjalan satu-satunya tinggal Letkol Untung , hanya dia yang tahu bahwa Jenderal Soeharto merupakan Putera Mahkota Presiden Soekarno. Sebelum semuanya terbongkar, maka disingkirkanlah Letkol Untung oleh Jenderal Soeharto. Disini nampak bahwa pembunuhan Letkol Untung bukan karena menjadi Komandan Penculikan Jenderal Angkatan Darat, tetapi karena Letkol Untung mengetehui siapa sebenarnya Jenderal Soeharto.

Untuk lebih meyakinkan perannya sebagai Jenderal yang anti Soekarno, maka mulailah Jenderal Soeharto melakukan terror kepada Presiden Soekarno dan keluarganya serta para pengikut setia Presiden Soekarno.

Bukan suatu hal yang aneh apabila dokumen bersejarah Super Semar yanga asli sampai saat ini tidak ditemukan. Karena susunan kata yang ada dalam Super Semar yang asli, Presiden Soekarno mulai mengungkapkan tentang keberadaan Putera Mahkota. Dan apabila hal ini sampai di ketahui kalangan luar, maka Jenderal Soeharto lah yang akan di buru oleh berbagai elemen masyarakat. Karena ternyata Jenderal Soeharto lah orang yang paling dekat dengan Presiden Soekarno.

Puncak pertanyaan besar dalam permasalahan diatas adalah : Mengapa Presiden Soekarno membiarkan dirinya menjadi korban arus Revolusi . Jawabannya adalah Presiden Soekarno tidak sepenuhnya merasa kalah. Walau kenyataan pahit yang harus di telannya, tetapi paling tidak Presiden Soekarno merasa puas karena Putera Mahkota nya berhasil menjadi Presiden RI ke 2 menggantikannya.

Penulis: Ki Semar (semar.warta[at]gmail.com)

Mahasiswa Kritik Rektor, Kampus banyak baliho

Wednesday, February 4th, 2009

KoranRakyat.net | Jombang
Pilihan Legislatif yang akan digelar bulan April mendatang, marak atribut baliho para calon legislatif (caleg) yang dipasang dikawasan kampus. Diantaranya di kampus Universitas Darul Ulum (undar) Jombang. Kampus yang terletak di jalan Merdeka ini diniali sangat strategis untuk memperkenalkan foto caleg kepada masyarakat. Namun, semrawutnya baliho yang dipasang di kawasan pendidikan itu menuai tanggapan dari pihak pimpinan kampus dan para mahasiswa setempat. Sebab, dirasa sangat mengganggu keindahan pemandangan kampus dan juga tidak ada pemberitahuan.

“Baliho itu ilegal dan mengganggu pemandangan, jadi ya saya tidak sepakat untuk dipasang dikawasan kampus,” Kata salah satu mahasiswa Undar, Amir, kepada wartawan KoranRakyat.NET.

Lebih lanjut Mahasiswa Fakultas Teknik ini mengatakan, seharusnya para caleg itu tidak memasang balihonya yang masih satu kawasan dengan undar. Dirinya juga berharap agar pihak pimpinan kampus untuk bersikap tegas pemasangan baliho liar tersebut.

“Masak kampus dijadikan untuk kampanye caleg, ini kan lembaga pendidikan dan harus netral. Pihak rektorat (pimpinan Kampus, red) harus bersikap tegas dong,” pintanya dengan wajah kecewa terhadap pimpinan kampus.

Senada dengan yang dikatakan mahasiswa lainnya, Farah, baliho liar yang dipasang dikawasan undar itu menjadi pemandangan yang tidak sedap bagi mahasiswa. Disamping itu, dalam pemasangannya juga terkesan seenaknya dan amburadul tidak mempunyai aturan sama sekali.

“Jangan seenaknya memasang baliho, ini adalah kawasan pendidikan dan bukan untuk kampanye politik,” katanya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Rektor Undar Jombang, H.Lukman Hakim, SH.M.Hum mengatakan dirinya juga merasa risih dengan maraknya baliho yang dipasangan di wilayahnya. Sebab, mengganggu pemandangan umum. “Kesemuanya baliho itu tidak ada ijinnya ke kampus, apalagi para caleg itu banyak dari dosen dan alumni undar. Seharusnya mereka menggunakan etika yakni izin dahulu,” ujarnya saat ditemui di rumahnya.

Lebih lanjut Gus Luk panggilan kesehariannya mengatakan, terkait baliho liar itu pihaknya akan melakukan koordinasi internal kampus untuk menentukan sikap tegasnya.
“Kita akan bicarakan kedalam bersama rektorat, dan kita akan melayangkan surat kepada para caleg yang memasang atribut balihonya dikawasan undar agar segera memindahkannya,” tegasnya. (Zainul Arifin)

Caleg PKPB DPR-RI Akan Raih Kursi

Wednesday, February 4th, 2009

yariKoranRakyat.net | Bekasi
Caleg DPRRI Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) nomer urut dua (2), Daerah pemilihan Jabar VII (Dapil Jabar VII), yang akan mendulang suara di tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta, yakin akan memperoleh suara signifikan dari para pemilihnya, karena telah banyak hal yang dilakukan.Seperti silaturrahmi langsung ke masyarakat, melalui Caleg Caleg Dapil pemilihan yang berada di tiga Kabupaten, juga selalu siap untuk menampung aspirasi rakyat yang diterimanya saat bertatap muka dengan tokoh masyarakat maupun para kader yang akan mendukungnya.

Drs.H.Yarie Suchyar.MM, tampil dalam kancah politik bukan untuk semata meraih jabatan dan keuntungan pribadi, melainkan untuk berjuang demi kesejahteraaan masyarakat Jawa-Barat yang akan diwakilinya kelak.

Ketika ditemui KoranRakyat.net disela-sela sosialisasi dengan para, Caleg Kabupaten dan kader simpatisannya, di Kantor DPD Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Bekasi, di bilangan Cikarang Barat Mengatakan, “Visi misi saya jelas untuk berjuang demi kesejahteraan rakyat, yang saya tulis di baleho, karena saya tahu masyarakat saat ini masih banyak yang kurang sejahtera, itu disebabkan sistem dan para legislatif juga exsekutif yang kurang bekerja untuk mensejahterakan rakyat” ujarnya.

Selain itu saya akan mencoba untuk membuka peluang pekerjaan yang seluas-luasnya, dengan membuka BLK, mencetak tenaga kerja yang handal yang akan mengisi peluang kerja yang ada, sehingga perusahaan yang menanpung dapat menerima si pencari kerja dan menempatkannya. Mengenai sistem kerja kontrak (Outschorsing), jika saya terpilih nanti menjadi wakil rakyat saya akan berupaya merevisi UU tenaga kerja, dengan mereview sistem outschorsing yang sangat tidak manusiawi, Kabupaten Bekasi termasuk salah satu Kabupaten Penyumbang APBN yang besar, sehingga saya yakin akan mampu mensejahterakan masyarakatnya. Tandasnya lagi.

Pria kelahiran Bandung 56 tahun yang lalu, dalam debut politiknya sebenar pendatang baru, tapi berkat pengalaman berorganisasi yang pernah ia ikuti, merasa yakin dunia politik adalah pilihannya untuk berjuang demi kesejahteraan rakyat Jawa-Barat ,adapun organisasi yang ia ikuti adalah Angkatan Muda Indonesia, masih aktif sebagai ketua Priode 2007-2012, Ketua Persika, 2000-2002 dan berbagai organisasi lainnya, sehingga dengan bekal tersebut juga dukungan dari masyarakat, Drs.H.Yarie Suchyar. MM. mampu terpilih menjadi wakil rakyat di DPRRI pada priode 2009-2014 nanti. (M. Joko YP)