Koran Rakyat Online – the open source newspaper Indonesia

KoranRakyat.net | Jombang
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Sutrisno Bachir (SB) memberikan sumbangan kepada Pondok panti asuhan anak yatim Ad-durunnafis, Jombang. Sebanyak 60 anak yatim Ad-Durunnafis mendapatkan bantuan uang tunai sebesar 100 juta dari SB. Pemberian itu dilakukan saat SB melakukan kunjungan kepondok Ad-Durunnafis Jombang, Kemarin

“Sumbangan yang diberikan Bapak Sutrisno Bachir murni (infaq) bantuan untuk pengembangan pembangunan pondok dan tidak ada kepentingan politik sama sekali,” ujar Pengasuh Pondok Ad-Durunnafis Jombang, Alfian Eko kepad Dekrit.com.

Meski pihaknya sudah sering mendapatkan bantuan dari SB, namun, Gus Alfian panggilan akrabnya mengaku baru kali pertama ini dirinya dikunjungi secara langsung oleh ketua partai berlambang matahari terbit tersebut. Maka, dirinya siap mendukung langkah dan perjuangan SB untuk melakukan perubahan.

“Jika Pak Sutrisno Bachir maju jadi Capres (Calon Presiden), maka kita siap mendukungnya. Sebab, sosok SB orangnya suka bekerja keras dan pantas untuk menjadi pemimpin,” tandasnya.

Sementara dalam sambutannya SB meminta pada para kader dan caleg PAN agar mengurangi pemasangan baligho dan menyisihkannya untuk diberikan pada anak yatim dan fakir miskin. Sebab, mereka lebih penting daripada yang lainnya.

“Anak yatim piatu disini jangan minder dan mengeluh, tetap bekerja keras untuk menuju masa depan. Sebab, masih panjang perjalanan kalian. Doakan saya selalu dapat rezeki agar dapat selalu membantu anak yatim dan fakir miskin “katanya dihadapan puluhan anak yatim yang hadir dalam acara tersebut.

Terkait pencalonannya menjadi Capres 2009 mendatang, SB belum mengatakan kesediannya untuk dicalonkan. Sebab, masih menunggu hasil Pilihan Legislatif (Pileg) bulan april mendatang.

“Kalau hasilnya maksimal maka kita akan mengusung capres dari internal partai, dan tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan koalisi dengan partai lain,” pungkasnya. (Zainul Arifin)

Ketua Umum PAN - Sutrisno Bachir

KoranRakyat.net | Jombang
Kendati Katua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir banyak mendapat masukan dari masyarakat dan kader PAN dalam pencalonan Presiden 2009 mendatang, tampaknya SB masih ‘malu-malu’ mengatakan kesediaannya untuk dicalonkan dari partai berlambang matahari terbit itu. SB masih menunggu hasil perolehan Pemilu Legislatif (pileg) partainya nanti.

“Jika dalam pileg perolehan suara PAN sangat signifikan, maka PAN akan mengusung capres dari internal partai. Sekali lagi kita masih menunggu hasil pileg 2009 nanti,” katanya saat mengunjungi pondok Ad-Durunnafis Jombang, Sabtu (20/12), kemarin

Terkait rencana dari PAN yang akan di usung capres mendatang, lebih lanjut SB mengatakan, di partainya masih banyak figur-figur yang layak jual, semisal Amin Rais, dan Hatta Rajasa. Ketika disinggung tantang dirinya. Buru-buru ia menjawabnya “kan masih banyak tokoh yang lainnya,” ungkapnya dengan sedikit malu-malu untuk mengakui dirinya yang juga bakal ikut dalam bursa capres PAN.

SB juga mengatakan kalau PAN terbuka untuk siapaun. Bahkan, dihadapan puluhan anak yatim yang hadir dalam acara tersebut, SB menceritakan kalau kedua orang tuanya berasal dari Nahdlatul Ulama’. Maka, dia mengajak semua masyarakat untuk berjuang bersamanya untuk mengusung agenda perubahan.

“Kalau SB di dukung dari kalangan Muhammadyah dan NU maka akan selesai Indonesia,” katanya optimis menang sembari mengatakan dirinya akan mengusung agenda dengan damai dan solusi tanpa anarkis.

Namun, keraguan SB maju juga mendapat larangan dari keluarganya, salah satu istrinya yang tidak menginginkan dirinya untuk maju menjadi capres. Sebab, menurut SB keluarganya takut jika nanti jadi presiden akan banyak dikecam oleh masyarakat.

“Istri saya takut nanti kalau jadi presiden di demostrasi masyarakat sampai-sampai foto dibakar dan di injak-injak,” katanya menirukan perkataan istrinya.

Lebih lanjut dikatakan SB, selama ini sering mendapat bisikan dari beberapa kalangan terkait Pilpres 2009 mendatang. Semua memberikan saran agar maju sebagai wapres (wakil presiden). dengan alasan ketua umum PAN hanya cocok untuk menduduki kursi wapres.

Bisikan selanjutnya, kata Sutrisno, datang dari seorang yang mempunyai ilmu laduni. Orang yang punya ilmu laduni itu juga memberikan bisikan serupa.

“Saya juga pernah mendapat bisikan dari orang yang punya ilmu laduni. katanya, saya hanya cocok untuk menduduki kursi wapres, tidak lebih dari itu,” tandas suami dari Anita Rosana Dewi ini dihadapan puluhan undangan di halaman pondok Ad-Durunnafis Jombang.

Sementara itu, Ketua DPD PAN Jombang, Ali Fikri tidak dalam sambutannya tak banyak membahas tentang capres dari PAN. Dirinya hanya menceritakan tentang sosok SB yang selam ini ia kenal.

“Pak Sutrisno Bachir itu orangnya suka bekerja keras dan gigih dalam perjuangan,” katanya menjelaskan. (Zainul Arifin)

KoranRakyat.net | Jombang
Apabila sebelumnya beberapa pengurus dan fraksi partai Demokrat Jombang membantah telah terjadi dugaan jual beli nomor urut Calon Legislatif di Partainya, Kini dugaan tersebut semakin menguat, Yakni para caleg harus menyetorkan sejumlah uang puluhan juta rupiah untuk mendapatkan nomor urut paling atas.

Hasil penelesuran yang dilakukan KoranRakyat.NET, selain para caleg dimintai dana adminstrasi pencalonannya sebesar 1 juta, mereka juga diminta menyetorkan uang puluhan juta rupiah kepada pihak DPC apabila menginginkan untuk berada di nomor urut satu. Meski partai yang menjadi kendaraan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) itu menggunakan sistem suara terbanyak. Namun, beberapa caleg telah menyetorkan puluhan juta ke beberapa orang di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PD. Dugaan tersebut dilakukan secara terselubung antara caleg dengan beberapa orang pengurus partai.

Menurut keterangan dari salah satu kader yang tidak bersedia disebut namanya, praktek jual beli nomor urut caleg tersebut sudah terjadi sejak lama yang dilakukan oleh orang DPC dengan Caleg. Namun, tidak semua caleg yang membelinya sekitar Rp.70 Juta per orang.

“Yang saya ketahui diantaranya Caleg dari Dapil I, Dapil III dan dapil VI. Untuk menduduki nomor urut satu mereka harus mengeluarkan beaya hingga 70 juta,” ujarnya saat ditemui usai melakukan verifikasi ranting di Peterongan, Jombang. Kemarin.

Namun, masih dalam keterangan kader tersebut, beberapa caleg tersebut tidak membayar secara langsung. “mereka mengangsurnya, yakni masing-masing masih membayar senilai 20 juta,” tambahnya.

Senada dengan yang dikatakan Suprianto, salah satu mantan pegawai DPC PD Jombang, dijelaskannya bahwa saat penjaringan legeslatif dilakukan tidak sehat. ada beberapa caleg yang telah membayar untuk menduduki nomor urut satu. Namun, dirinya tidak tahu pasti besaran nominal uang tersebut.

“Kan aneh Sekjen kok Nomor urut dua, ini kan ada kejanggalan. Tapi saya tidak tahu pastinya, yang jelas puluhan juta rupiah,” ungkapnya beberapa hari yang lalu.

Lebih lanjut dikatakan Suprianto, dalam transaksi jual beli tersebut dilakukan secara tertutup dan tidak diketahui orang lain. Sehingga, para kader tidak bisa mebuktikan secara otentik, namun hanya mengetahui pengakuan dari beberapa orang yang telah membayarnya. Namun, lagi-lagi orang yang mengaku secara langsung tersebut tidak bersedia mengungkapkan kepada KoranRakyat.NET.

Scara terpisah, Mantan ketua DPC PD Jombang, Wimpie Haryono ketika di konfirmasi tentang masalah tersebut mengatakan tidak ada masalah yang tentang hal itu, Sebab, di Partai Demokrat menggunakan suara terbanyak dan bukan nomor urut.

“Salahnya Caleg, kenapa mau membeli nomor tersebut, kan sudah tahu suara terbanyak, kenapa harus membeli segala,” katanya saat ditemui usai memberikan pembekalan ranting PD di Peterongan beberapa hari yang lalu.

Sementara itu Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jombang, Medan Amrullah, tidak berani memberikan komentar terkait persoalan tersebut. Sebab, menurut Medan itu merupakan persoalan internal partai dan KPU tidak mempunyai wewenang untuk menanyakan ke partai yang bersangkutan.

“Itu internal partai, selama prosedurnya dilakukan dengan benar sesuai dengan undang-undang maka akan kita lakukan, dan untuk persoalan terjadinya jual beli yang menilai adalah masyarakat dan kita tidak mempunyai wewenang,” ujarnya singkat. (Zainul Arifin)