KoranRakyat.net | Opini
Perjalanan panjang pendidikan di Kabupaten Bekasi itulah judul atau thema yang sengaja di angkat ke permukaan,karena melihat masih banyak hal yang harus di benahi bai dari sisi bangunan secara fisik maupun non fisik,mungkin secara non fisik kita sulit menilainya karena itu tergantung terhadap pribadi masing-masing,namun secra fisik mungkin masih bisa kita lihat kekurangan di sana-sini terhadap gedung-gedung sekolah kususnya tingkat dasar,fasilitas di sekolah-sekolah baik berupa buku paket pelajaran yang masih kurang memadai dari pemerintah pusat,dana bos yang sering telat,di tambah dengan penegasan sosialisai oleh Bupati dengan di keluarkannya surat edaran Bupati no 420/265 pada bulan januari yang lalu yang isinya penegasan terhadap pelarangan sekolah SD dan SMP memungut dana dari orang tua murid yang berdasarkan pada PP RI NO 47 THN 2008 dan PP RI NO 48 TAHUN 2008.
Sebelum penegasan ini oleh Bupati sebenarnya keadaan sekolah SD di seluruh kabupaten Bekasi sudah tidak lagi memungut kepada murid-muridnya hanya mengandalkan kepada dana bos yang jumlah dana nya di sesuaikan dengan jumlah murid ,jadi jangan heran jika di temukan banyak sekolah SD yang murid nya samapai 3000 an akibat dari kesan untuk mendapatkan dana yang besar dari dana bos sehinggga kepala sekolah dapat mengalokasikan dana nya lebih leluasa terghadap kepentingan sekolah dan membayar guru honor.Namun bagi sekolah SD yang murid nya berjumalah sedikit hanya kurang dari 200 an ,tentunya dengan hari dan jumlah jam belajar yang sama ang juga harus amembayar guru honor di rasa sangat sulit untuk menyesuaikan dana tersebut yang hanya berjumlah jutaan rupiah per tiga bulan,akibatnya masih banyak di temukan kpela sekolah yang harus mencari talangan dengan cara menghutang sana-sini untuk mencukupi kebutuhan sekolah sebelum dana bos datang yang biasanya selalu terlambat,entah di mana keterlambatannya.
Sekarang setelah di tegaskan oleh Bupati melalui pertemuan beberapa wqaktu yang lalu di tambun ,nampaknya yang sangat m,erasakan dampaknya kali ini adalah kepala sekolah SMP di mana selama ini sebagian besar SMP masih dapat memungut kepada orang tua murid dalam rangka penunjang pendidikan,tetai kini benar-benar di tegaskan kembali oleh Bupati sehingga mau tidak mau kepal sekolah SMP tidak mau mengambil resiko untuk melanggarnya karena tentunya ada sanksinya,namun menurut pemantauan di lapangan dan berjumpa langsung dengan beberpa kepala sekolah SMP yang saya anggap mewqkili sebagian suara Kepala Sekolah SMP yang mulai merasakan beratnya untuk memnyelenggarakan pendidkan yang bermutu,karena pendidkan yang bernutu tentu membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.
Menurut saya jika keadaan ini di biarkan terus dan pemerintah daerah tidak mealokasikan dan yang cukup terhadap dunia pendidika kabupaten bekasi yang begitu luas dengan jumlah sekolah yang tiadak sedikit tentunya hal-hal seperti di bawah ini akan mulai terjadi :
- Semangat mengajar dari para guru akan menurun buakan karena semagat meganjar nya yang menurun tetapi kekuatan financial untuk mencapi sekolah dan biaya sehari-hari yang perlu ada terus itulah yang akan membaut kinerja para pehlawan tampa tanda jasa ini akan menurun.
- Biaya oprasional yang harus segera di beli akan terhambat ,karena dana satu-satunya hanyalah dana bos yang datangnya sering telat,jika keetukan kepala sekolahnya dapat menanggulanginya mungkinmasih bisa berjalan tetapi jika sama sekali tidak ada bagaimana jadinya ?
- Apakah pemerintah kabupaten Bekasi sudah siap dengan pendidka Gratis tampa adanya dana atau alokasi kusus dari pemda sendiri untuk sekolah.
- Bagaiman jadinya sekolah-sekolah yang berada di kampung-kampung yang hanya mengandalkan dua aau satu buku paket yang di dapat dari pemerintah pusat sedangkan di sekolah ada 15 mata pelajaran,apakah harus mengnuggu 15 tahun lagi baru lengkapa sekuruhnya ,sedangkan buku paket yang ada bukan KTSP.
- Bisakah kita mencotoh Propinsi Sumatra Selatan yang pendidkan dan pengobatan gratis ,namun dari pihak pemrintah Propinsi dan .Kota dan kabupaten bersama-sama mennaggulangi dana pendiidkan dan kesehatan tersebut ,sehingga kegiatan KBM tetap berjalan dengan baik.
- Seharusnya setelah memberikan ketegasan seperti ini ,pemerintah memberikan kebijakan dan jalan keluar yang lain bagi kepala sekolah dan para guru,sehigga KBM dapat berjalan dengan baik.
Penulis mengahrapkan agar Pemerintah mau kemabali turun kebawah dan melihat kembali kondisi real di lapangan, Karena sepertinya untuk membeli kapur tulis saja ,beberap kepala seklah mulai kewalahan. Semoga dengan tulisan ini dapat menjadi bahan masukan bagi kita semua para pembaca yang budiman.
Penulis: Ediyanto Pakpahan
