Posts Tagged ‘zainul arifin’

Angka Pengangguran Di Jombang Mengalami Peningkatan

Tuesday, December 1st, 2009

KoranRakyat.net | Jombang
Keterbatasan lapangan pekerjaan yang ada, dan kualitas pendidikan banyak yang tidak mampu bersaing di dunia kerja menyebabkan angka pengangguran di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Jombang, Harry Kusmadi, melalui Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Mochammad Soleh menjelaskan, Jumlah angka pengangguran saat ini mengalami peningkatan hingga 2,5 persen. Pada tahun 2008 lalu jumlah pencari kerja sebanyak 12.413 orang, kini angka itu melonjak hingga naik mencapai 5 persen. Dari bulan Januari hingga Oktober 2009 jumlah pencari kerja mencapai 13.066 orang. Sedangkan angka pengangguran yang terdeteksi mencapai 57.899 orang.

“Dari data yang ada, jumlah pencari kerja di Kabupaten Jombang untuk tahun ini 13.066 orang dan itu meningkat sebanyak 5% dari tahun 2008,” katanya menjelaskan

Ia beralasan, peningkatan jumlah pengangguran disebabkan karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia. “Selain itu banyak para lulusan yang tak dapat ditampung oleh lapangan pekerjaan yang ada,” katanya

Mengatasi hal itu, pihaknya terus mengupayakan pengembangan jejaring dan menggelar kegiatan yang menfasilitasi kreatifitas serta mengembangkan sistem Corporate Sosial Responsibility (CSR). Yakni sistem yang mendorong generasi muda untuk mampu membuka lapangan kerja sendiri untuk dirinya dan keluarga. “Melalui langkah itu diharapkan dapat menekan angka pengangguran yang ada,” tandasnya. (Muza Nifira)

Terkait Dana Rehab MI, dua juknis bersebrangan

Tuesday, December 1st, 2009

KoranRakyat.net | Jombang
Bantuan dana sosial untuk pembangunan rehabilitas madrasah ibtidaiyah (MI) dinilai sangat rancu. Pasalnya, alokasi dana yang dianggarkan sebesar 91.5 juta masing-masing sekolah itu terdapat dua juknis. Yakni juknis dari Dirjen Pendidikan islam dan juknis dari Kanwil Depag Jawatimur.

Dari data yang diperoleh berbagai narasumber, diantara Juknis Dirjen menyebutkan alokasi dana rehab ruang kelas belajar dan peningkatan sarana bagi MI yang memenuhi kriteria penerimaan bantuan maksimal bantuan yang dapat diterima sebanyak tiga paket. Dengan proporsi penggunaan dibagi dua.

“Untuk program rehabilitasi fisik dan perlengkapan belajar 70 persen dan untuk program peningkatan sarana 30 persen,” ujar M.Rofiq atu narasumber yang membacakan isi juknis Dirjen itu kepada KoranRakyat.net

Sementara dari juknis yang dibuat Kanwil intinya yaitu dana itu 100 persen dialokasikan untuk pembangunan fisik. Hal itu sesuai dengan SE (Surat Edaran) Kanwil Depag Jatim Nomor KW.13.4/3/KU.002/2366/SK/2009 tanggal 27 Oktober 2009.

“Itu kan sangat rancu, surat itu kan sudah lama, padahal surat edaran dari kanwil jatim nomor Kw.13.4/3/PP.00/2373/2009 tentang pelaksana kegiatan
rehabilitasi MIS tahun 2009 yang dikeluarkan tanggal 29 oktober itu sudah lama dan kemudian keluar edaran dirjen nomor DT.I.I/PP.00.6/669/2009 tentang
pelaksanaan rehab ruangan kelas belajar dan peningkatan sarana MI, ini kan sangat rancu karena Dirjen dikalahkan dengan edaran Kanwil,” lanjut narasumber itu.

Dikonfirmasi kepala Departemen Agama (depag) Jombang, Rohmad, mengatakan dengan tegas bahwa dalam pelaksanaan dana itu menggunakan juknis dari Kanwil. “Landasan hukumnya dari Peraturan Pemerintah (PP), seacara otomatis edaran dirjen tidak berlaku,” katanya ketika di ruangan kantornya jalan Pattimura, Jombang, Kamis (12/11/2009).

Saat ditanya PP tersebut, pihaknya tidak bisa menunjukkan PP tersebut dengan alasan dipegang oleh kanwil setempat. “PP-nya yang bawa kanwil mas, yang
intinya berbunyi bansos rehab MI dan MTs,” katanya.

Sedangkan pencairan dananya, Rohmat menjelaskan untuk 70 persen dengan 30 persen itu sebelumnya merupakan usulan dari menkeu namun di tolak. “Dan yang terbaru sudah final 100 persen untuk rehabilitasi fisik, dan dananya akan turun besok tanggal 24 lalu melakukan monitoring,” katanya menjelaskan.

Meski sudah mendapat tanggapan dari depag Jombang, bansos tersebut masih menjadi polemik pasalnya beberapa pihak menduga terjadi sebuah permainan
dilingkup lembaga setempat. “kalau memang landasannya PP, seharusnya pihak depag didaerah juga mempunyai arsipnya dan sampai kebawah. Tapi kenyataannya tidak ada yang menerima, jadi ini sangat rancu,” tambah sumber lainnya. (Muza Nifira)